RRI.CO.ID, Sendawar - Forum CSR Kabupaten Kutai Barat (Kubar), mendorong perusahaan menyusun program Corporate Social Responsibility (CSR) yang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, bukan hanya kegiatan yang bersifat seremonial atau bantuan sesaat.

Ketua Forum CSR Kubar, Paulus Kadok, mengatakan pelaksanaan CSR selama ini perlu diarahkan pada program-program yang mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mendorong pertumbuhan ekonomi, hingga memperkuat sektor pendidikan, kesehatan, olahraga, dan pariwisata.

Menurutnya, bantuan seperti rehabilitasi rumah ibadah, dukungan kegiatan peringatan hari besar, maupun kegiatan sosial lainnya tetap memiliki nilai positif. Namun, perusahaan juga diharapkan mulai memikirkan program yang memiliki dampak berkelanjutan bagi pembangunan daerah.

“Kalau perusahaan membantu CSR untuk Kutai Barat itu, harusnya bukan sekadar membantu rehab gereja, rehab masjid atau kegiatan 17 Agustus. Itu tidak apa-apa, tetapi harus ada sesuatu yang sangat bernilai bagi Kutai Barat untuk jangka panjang,” kata Paulus Kadok, Jumat 31 Juli 2026.

Ia mencontohkan pembangunan fasilitas pendidikan sebagai salah satu bentuk CSR yang memiliki manfaat besar bagi masyarakat. Paulus mengungkapkan, di daerah lain terdapat perusahaan yang berkolaborasi membangun fasilitas perguruan tinggi sehingga mampu meningkatkan akses pendidikan dan kualitas sumber daya manusia.

Menurutnya, konsep serupa dapat diterapkan di Kubar, melalui dukungan perusahaan terhadap berbagai sektor strategis yang selama ini masih membutuhkan perhatian. Program tersebut diyakini akan memberikan dampak yang lebih luas dibandingkan bantuan yang hanya bersifat jangka pendek.

“Mungkin dalam bidang pendidikan, bagaimana memajukan olahraga, bagaimana memajukan sektor pariwisata yang bisa membantu meningkatkan ekonomi masyarakat. Itu sesuatu yang bagus yang bisa dipikirkan ke depan untuk menjadi bagian dari CSR,” ujarnya.

Paulus menambahkan, keterlibatan perusahaan melalui program CSR yang berorientasi jangka panjang juga dapat melengkapi keterbatasan anggaran pemerintah daerah.