RRI.CO.ID, Mahulu - Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Mahakam Ulu memberikan atensi serius terhadap proses penyusunan anggaran keolahragaan daerah. Langkah ini dilakukan guna memastikan pengelolaan dana hibah olahraga berjalan transparan dan terhindar dari potensi pelanggaran hukum.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Disparpora Mahulu, Irawan Sanjaya menjelaskan bahwa dalam penyusunan anggaran KONI tahun ini diperlukan secara cermat dan pengalaman sebelumnya menjadi pelajaran penting, sehingga tidak menimbulkan persoalan di masa yang akan datang.

“Pemerintah daerah tidak ingin alokasi anggaran yang diperuntukkan bagi kemajuan prestasi atlet justru tersandung masalah administratif. Oleh sebab itu, ketelitian dalam merumuskan setiap pos anggaran kini menjadi syarat mutlak yang tidak bisa ditoleransi,” ujar Irawan, Selasa, 30 Juni 2026.

Pihak Disparpora menilai, evaluasi terhadap pengelolaan keuangan pada tahun-tahun sebelumnya harus dijadikan cermin perbaikan. Pengawasan yang ketat sejak dini dianggap mampu meminimalisasi risiko kekeliruan laporan pertanggungjawaban di akhir tahun anggaran.

Di samping itu, Disparpora Mahulu juga mengidentifikasi adanya riak kecil dalam rantai birokrasi internal maupun eksternal. Kendala tersebut dinilai bersumber dari pola penyampaian informasi yang belum sepenuhnya searah.

Meski demikian, pihak pemerintah memastikan bahwa tahapan administrasi keuangan untuk tahun ini tetap berjalan maju. Upaya penyelarasan persepsi terus digenjot agar seluruh program kerja yang telah dicanangkan bisa dieksekusi tepat waktu.

"Prosesnya sebenarnya tidak terhambat, hanya mungkin ada miskomunikasi atau kurangnya koordinasi, baik antara KONI dan Disparpora maupun di internal kami sendiri," katanya.

Melalui komunikasi yang lebih intensif, Disparpora berharap sinergi kelembagaan dengan komite olahraga dapat kembali harmonis. Dengan begitu, fokus utama untuk melahirkan atlet berperstasi dari kawasan perbatasan dapat terwujud tanpa kendala administratif.