RRI.CO.ID, Sendawar - Persoalan kuota dan kelangkaan BBM subsidi di Kabupaten Kutai Barat (Kubar), Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menjadi sorotan.
Anggota DPRD Kubar, Sadli, menilai tingginya aktivitas pekerja dari luar daerah turut mempengaruhi konsumsi BBM subsidi di wilayah tersebut, khususnya jenis Pertalite.
Menurut Sadli, banyak pekerja dari luar daerah yang tidak ber-KTP Kubar tetap menggunakan BBM subsidi untuk kebutuhan kendaraan dan aktivitas operasional sehari-hari. Sementara di sisi lain, mereka tidak masuk dalam data penerima kuota BBM subsidi daerah.
“Salah satu faktor yang menyebabkan kuota kita ini tidak cukup, karena pekerja dari luar daerah yang tidak terdata sebagai penerima BBM subsidi tersebut, tapi ikut memanfaatkannya,” kata Sadli, Sabtu 16 Mei 2026.
Ia mencontohkan, apabila terdapat sekitar 10 ribu pekerja luar daerah yang ikut menggunakan BBM subsidi di Kubar, maka kondisi tersebut otomatis mempengaruhi kuota yang dirasakan masyarakat setempat di lapangan.
“Misalnya kita seharusnya menerima kuota 100 ribu, yang benar-benar dirasakan hanya 80 ribu. Ini salah satu faktor kenapa kuota minyak kita ini kadang tidak tercukupi,” ujar Sadli.
Meski demikian, Sadli menegaskan pihaknya tidak menyalahkan keberadaan pekerja luar daerah yang bekerja di Kubar.
Menurut Sadli, kondisi tersebut justru harus menjadi perhatian bersama agar pemerintah dapat mengevaluasi kebutuhan kuota BBM subsidi sesuai tingginya aktivitas industri dan mobilitas pekerja di daerah.
Bio Solar juga Jadi Sorotan karena Langka dan Mahal
Selain Pertalite, ia juga menyoroti BBM subsidi jenis Bio Solar, yang bahkan saat ini terjadi kelangkaan dan harga melambung tinggi hingga Rp20 ribu, jauh lebih mahal dibandingkan harga normal Rp6.800 per liter.
Ia menilai persoalan yang terjadi diduga karena adanya penyalahgunaan distribusi untuk kegiatan industri yang seharusnya menggunakan BBM non-subsidi.
"Kalau bio solar ini lebih ke dugaan penyalahgunaan atau penyelewengan distribusi. Itu digunakan untuk kegiatan industri yang seharusnya menggunakan bbm non-subsidi," ucap Sadli.
Ia berharap pemerintah daerah bersama instansi terkait dapat melakukan evaluasi kuota sekaligus memperketat pengawasan distribusi BBM subsidi agar penyalurannya benar-benar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....