Distribusi Bio Solar Jadi Sorotan, DPRD dan Pemkab Kubar Bentuk Tim Pengawasan

  • 15 Mei 2026 21:39 WIB
  •  Sendawar

RRI.CO.ID, Sendawar - Kelangkaan dan tingginya harga BBM subsidi jenis Bio Solar di Kabupaten Kutai Barat (Kubar) mendapat sorotan serius. Bahkan persoalan tersebut dibawa Aliansi Peduli Masyarakat Sentawar (APMS) dalam hearing bersama DPRD Kubar, Rabu 13 Mei 2026.

Dalam forum tersebut, Ketua APMS Kubar, Darsono Edwoard, mengungkapkan keresahan masyarakat terhadap distribusi Bio Solar subsidi yang dinilai tidak tepat sasaran.

Selain langka di lapangan, harga BBM subsidi itu disebut melonjak drastis hingga mencapai Rp19 ribu sampai Rp20 ribu per liter, jauh di atas harga normal Rp6.800 per liter.

“Informasi yang kami terima, barang ini larinya ke ‘tempat gelap’ karena ada pihak tertentu yang membeli dengan harga lebih tinggi,” ujar kata Darsono.

Menurutnya, kondisi tersebut memicu dugaan adanya permainan dalam distribusi BBM subsidi. Bahkan, ia menyebut sejumlah pengecer ilegal diduga menyimpan Bio Solar di lokasi tertentu dan tidak menjualnya secara terbuka.

“Pengecer-pengecer yang seharusnya itu "ilegal", itu mereka ada di belakang atau di tempat lain, tidak dijual di depan. Lalu apa kata mereka? solidaritas dengan teman-teman, nah ini kan kelihatan. Jadi andai kata APH bergerak, ini bisa diatasi,” katanya.

Ketua Aliansi Peduli Masyarakat Sentawar (APMS), Darsono Edward. (foto.RRI/MCJ)

Dugaan Penyimpangan Distribusi BBM Subsidi

Karena itu, APMS Kubar, meminta Aparat Penegak Hukum (APH) bergerak lebih aktif menindak dugaan penyimpangan distribusi BBM subsidi. Darsono menilai persoalan tersebut sebenarnya dapat ditangani apabila pengawasan dilakukan secara serius dan profesional.

“Kalau memang ada permainan, tinggal ditelusuri. Harusnya tidak sulit. Kami hanya berharap semua pihak bekerja sesuai tupoksi masing-masing,” ucapnya.

Lebih lanjut, Darsono mengaku menerima informasi, Bio Solar subsidi dikumpulkan di sejumlah titik sebelum diduga disalurkan ke perusahaan sawit. Dugaan tersebut diperkuat dengan temuan kendaraan roda 10 pengangkut crude palm oil (CPO) yang disebut ikut mengisi BBM subsidi.

“Kami tidak tahu perusahaan sawit mana, tetapi ada bukti-bukti bahwa kendaraan truk CPO ikut mengisi BBM subsidi,” kata Darsono.

Meski demikian, APMS mengapresiasi hasil hearing yang menghasilkan kesepakatan bersama untuk memperketat pengawasan distribusi BBM subsidi di Kubar.

Kesepakatan tersebut dituangkan dalam berita acara yang melibatkan DPRD, Pemerintah Daerah, SPBU, hingga APMS di Kubar.

“Kita bersyukur keluhan masyarakat sudah disampaikan. Sekarang yang ditunggu adalah aksi nyata di lapangan. Semua pihak sudah sepakat untuk melakukan pengawasan lebih ketat,” ujarnya.

Pj. Sekda Kutai Barat, Kamius Junaidi. (foto.RRI/MCJ)

Segera Bentuk Tim Pengawasan Lapangan

Sementara itu, Pj. Sekda Kubar, Kamius Junaidi, menegaskan pemerintah daerah bersama Forkopimda akan memperketat pengawasan distribusi BBM subsidi agar tepat sasaran.

Ia menyebut, ke depan pembelian BBM subsidi seperti Pertalite dan Bio Solar akan menggunakan sistem barcode guna mengontrol distribusi.

“Kita berharap kuota yang didistribusikan benar-benar tepat sasaran. Pemerintah daerah bersama Forkopimda akan melakukan pengawasan ketat terhadap distribusi dan penggunaan BBM subsidi ini,” katanya.

Terkait dugaan adanya oknum yang bermain, Kamius menegaskan pihaknya belum dapat memastikan. Namun demikian, langkah pengawasan akan segera diperkuat melalui pembentukan tim khusus pengawasan distribusi BBM Subsidi.

“Tadi sudah disepakati pembentukan tim pengawasan lapangan. Tinggal pengajuan SK dan segera ditindaklanjuti. Dengan kondisi sekarang, kita tidak bisa menunggu-nunggu. Harus segera bekerja, bergerak di lapangan,” ucapnya.

Anggota DPRD Kutai Barat, Adrianus. (foto.RRI/MCJ)

Di sisi lain, Anggota DPRD Kubar, Adrianus, menekankan pentingnya peran aparat penegak hukum dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Menurutnya, penegakan aturan harus dilakukan secara maksimal agar persoalan distribusi BBM subsidi tidak terus menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

“Mari kita bergerak bersama untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap kita sebagai penyelenggara pemerintah,” ucap Adrianus.

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....