Pemkab Mahulu Susun Prioritas Pembangunan Hadapi Tantangan Pembangunan 2027

RRI.CO.ID, Mahulu - Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) mulai menyusun skala prioritas pembangunan sebagai langkah antisipasi menghadapi kemungkinan tantangan fiskal pada tahun anggaran 2027 mendatang. Langkah tersebut dilakukan agar program pembangunan daerah tetap berjalan efektif dan berkelanjutan di tengah potensi keterbatasan kemampuan keuangan daerah.

Penyusunan prioritas pembangunan dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan mendesak masyarakat serta kemampuan anggaran daerah. Pemerintah daerah menilai perencanaan yang tepat sejak dini diperlukan agar program strategis tetap dapat terlaksana tanpa mengganggu pelayanan publik.

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Mahulu, Yohanes Andy Abeh, mengatakan pemerintah daerah akan lebih memfokuskan pembangunan pada sektor-sektor yang berdampak langsung terhadap kebutuhan masyarakat.

“Pemerintah daerah akan memprioritaskan program yang benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat dan memiliki dampak luas bagi peningkatan kesejahteraan warga,” kata Yohanes, Kamis 14 Mei 2026.

Menurutnya, penyusunan skala prioritas menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas pembangunan daerah di tengah kemungkinan penurunan kemampuan fiskal. Karena itu, setiap organisasi perangkat daerah diminta menyusun program secara lebih selektif dan terukur.

Yohanes menambahkan, efisiensi dan ketepatan sasaran program menjadi fokus utama dalam penyusunan rencana pembangunan tahun mendatang. Pemerintah daerah juga akan terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program agar penggunaan anggaran lebih optimal.

“Melalui perencanaan yang matang dan prioritas yang jelas, pemerintah berharap pembangunan di Mahulu tetap berjalan berkesinambungan serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Selain sektor infrastruktur dasar, pemerintah daerah juga akan memberi perhatian pada pelayanan kesehatan, pendidikan, serta penguatan ekonomi masyarakat. Program-program yang dinilai kurang mendesak akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia.