RRI.CO.ID, Mahulu - Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu terus mendorong penguatan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap perangkat daerah. Langkah ini diambil untuk memastikan pelayanan informasi publik berjalan optimal dan sesuai dengan amanat undang-undang keterbukaan informasi.

Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Kabupaten Mahakam Ulu, Kristina Tening, menegaskan posisi PPID kini menjadi sangat strategis. PPID tidak hanya berfungsi sebagai penyedia data, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam menjaga kredibilitas institusi melalui informasi yang disajikan.

Tugas utama PPID saat ini adalah memastikan bahwa setiap informasi yang disampaikan kepada masyarakat memiliki kriteria akurat, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini penting untuk menghindari kesalahpahaman atau disinformasi di tengah masyarakat yang semakin kritis.

Dalam arahannya, Kristina mengingatkan seluruh jajaran perangkat daerah agar mengubah pola pikir dalam melayani kebutuhan informasi warga. Keterbukaan menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat.

"Jangan bersikap tertutup terhadap pertanyaan maupun permintaan informasi dari masyarakat," kata Kristina Tening, Kamis 30 April 2026.

Lebih lanjut, dijelaskan sikap responsif dari petugas PPID mencerminkan profesionalisme aparatur sipil negara. Masyarakat memiliki hak konstitusional untuk mengetahui program kerja serta kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah daerah.

Namun, ia juga memberikan catatan mengenai batasan-batasan informasi yang harus dipahami oleh setiap pengelola. Tidak semua data bisa dibuka secara bebas karena ada regulasi yang mengatur tentang perlindungan data pribadi dan rahasia negara.

"Perlu kita pahami bersama bahwa terdapat informasi yang memang menjadi hak publik untuk disampaikan, dan ada pula informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan," ucapnya.

Melalui penguatan fungsi PPID ini, diharapkan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Mahakam Ulu menjadi lebih transparan dan akuntabel. Sinergi antarperangkat daerah menjadi syarat mutlak agar sistem dokumentasi informasi dapat terintegrasi dengan baik dan mudah diakses oleh siapa saja.