RRI.CO.ID, Mahulu - Wacana pemerintah pusat untuk menerapkan pembelajaran daring mulai April 2026 mulai mendapat respons dari daerah. Kebijakan ini disebut sebagai bagian dari upaya efisiensi penggunaan bahan bakar minyak (BBM).

Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan kesiapan jika kebijakan tersebut resmi diberlakukan. Langkah ini dinilai penting untuk menyesuaikan dengan arahan pemerintah pusat.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Mahakam Ulu, Samson Batang, menyatakan bahwa hingga saat ini pihaknya masih menunggu keputusan resmi. Kepastian kebijakan masih berada di tangan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.

Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak ingin terburu-buru dalam mengambil langkah sebelum ada instruksi resmi. Namun demikian, berbagai skenario tetap disiapkan sebagai bentuk antisipasi.

“Sampai saat ini kami masih menunggu keputusan resmi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait rencana pembelajaran daring tersebut,” ujar Samson, Senin, 30 Maret 2026.

Menurutnya, kesiapan daerah mencakup berbagai aspek, mulai dari infrastruktur jaringan hingga kesiapan tenaga pendidik. Hal ini penting agar proses belajar mengajar tetap berjalan efektif meskipun dilakukan secara daring.

“Kami menyatakan siap melaksanakan kebijakan tersebut apabila telah ditetapkan secara resmi oleh pemerintah pusat, dengan tetap memperhatikan kesiapan di lapangan,” katanya.

Selain itu, pihaknya juga akan memperhatikan kondisi geografis Mahakam Ulu yang memiliki keterbatasan akses jaringan di beberapa wilayah. Pemerataan layanan pendidikan menjadi perhatian utama dalam implementasi kebijakan tersebut.