RRI.CO.ID, Sendawar - Aliansi Petani Plasma Pendukung Investasi Berkelanjutan akhirnya menyampaikan sikap terkait polemik penghentian aktivitas angkutan perusahaan di Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat (Kubar).

Aliansi yang beranggotakan para petani plasma dari sejumlah koperasi yang bermitra dengan perusahaan-perusahaan di bawah KAS Group itu meminta agar kegiatan operasional perusahaan tidak dihambat, karena dinilai berdampak langsung terhadap penghasilan para petani.

Ketua Koperasi Produsen Lawa Tuekng Eray, Yeritoi, mengatakan aksi penyetopan aktivitas angkutan perusahaan berpotensi merugikan para petani plasma yang menggantungkan penghasilan dari hasil kebun sawit.

“Jika kegiatan penyetopan terus dilakukan oleh koordinator masyarakat peduli lingkungan Bentian Besar, dalam hal ini Arief bersama kawan-kawannya, maka kami yang akan dirugikan karena tidak akan ada pembayaran bagi petani plasma,” kata Yeritoi, Sabtu 7 Maret 2026.

Ia menjelaskan, koperasi yang dipimpinnya merupakan mitra dari PT Borneo Citra Persada Mandiri (BCPM) yang merupakan salah satu anak perusahaan dari KAS Group. Kemitraan tersebut telah berjalan sejak tahun 2021.

“Kami sudah bermitra sekitar lima tahun terakhir. Sebagai mitra, kami merasakan perusahaan cukup konsisten dalam pembayaran plasma. Walaupun belum 100 persen, namun itu sangat membantu kebutuhan hidup kami sebagai petani,” ujarnya.

Menurut Yeritoi, di wilayah kemitraan PT BCPM terdapat sekitar 60 kepala keluarga (KK) petani plasma dengan luas lahan produksi sekitar 1.602 hektare.

Petani plasma di Bentian Besar khawatir kehilangan penghasilan

Ia menilai jika aktivitas perusahaan terhambat maka kerugian yang dialami petani plasma bisa mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah.

“Jadi kalau aktivitas perusahaan ini terhambat, saya yang juga masyarakat Bentian akan meminta kepada koordinator atau masyarakat peduli lingkungan untuk bertanggung jawab atas kerugian yang kami para petani plasma alami,” ucap Yeritoi.

Hal senada disampaikan Bendahara Koperasi Sempekat Mitra Sejahtera Bersama, Saleh, yang merupakan mitra dari PT Borneo Citra Persada Jaya (BCPJ), juga anak perusahaan dari KAS Group.

Saleh menyebut anggota koperasinya berjumlah sekitar 150 kepala keluarga dengan total lahan plasma yang telah berproduksi sekitar 2.285 hektare.

“Kalau aktivitas perusahaan dihentikan tentu berpengaruh pada penghasilan kami. Buah bisa membusuk, CPO tidak terangkut dan otomatis tidak ada pembayaran kepada petani,” katanya.

Meski memahami keluhan masyarakat terkait kondisi infrastruktur jalan di Bentian Besar, Saleh berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan tanpa mengorbankan kepentingan petani plasma.

“Kami juga merasakan kondisi jalan yang rusak sekarang. Tapi kami juga masyarakat lokal. Jadi jangan sampai membawa nama masyarakat, tetapi ada masyarakat lain yang justru menjadi korban,” ujarnya.

Beri Waktu Perusahaan Selama Masa Transisi

Ia berharap masyarakat dapat memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dan perusahaan untuk menyelesaikan persoalan tersebut sesuai waktu yang telah diberikan.

“Kalau pemerintah sudah memberikan waktu untuk perbaikan, mari kita dukung dan awasi bersama. Jika tidak dipenuhi, baru ditindaklanjuti,” ucapnya.

Saleh juga mengingatkan agar persoalan tersebut tidak menimbulkan konflik baru di tengah masyarakat.

“Jadi maksud saya, jangan juga membawa nama masyarakat, tetapi ada masyarakat lain yang justru menjadi korban. Kita semua ingin ada jalan keluar yang baik. Jangan hanya melihat dari satu sisi yang akhirnya membuat masyarakat lain juga menjadi korban,” ujarnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak perusahaan yang tergabung dalam KAS Group belum memberikan keterangan resmi terkait polemik penghentian aktivitas angkutan tersebut.