RRI.CO.ID, Sendawar - Kerusakan parah jalan nasional di Kecamatan Bentian Besar kembali menjadi sorotan. DPRD Kutai Barat (Kubar) menilai kondisi tersebut diduga kuat dipicu aktivitas angkutan Crude Palm Oil (CPO) bermuatan Over Dimension Over Load (ODOL) yang terus melintas di wilayah tersebut.

Anggota DPRD Kubar, Adrianius, meminta pemerintah daerah tidak lengah dalam mengambil kebijakan, terutama yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Ia menegaskan, keselamatan dan kenyamanan warga harus menjadi prioritas utama ketika infrastruktur publik terdampak aktivitas usaha.

“Ini menjadi harapan, kita jangan lengah, memberikan kelonggaran-kelonggaran yang malah mengorbankan Masyarakat yang merupakan sasaran akhir dari kebijakan pemerintah. Jadi jangan sampai kebijakan itu malah melindungi Perusahaan-perusahaan yang beroperasi atau memanfaatkan lahan-lahan kita di kubar untuk kepentingan bisnis atau untuk kepentingan mereka pribadi,” ujarnya.

Pernyataan itu disampaikan Adrianus, saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait persoalan jalan nasional yang rusak parah di Kecamatan Bentian Besar, Selasa 3 Maret 2026.

Rapat tersebut dihadiri perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, perusahaan perkebunan kelapa sawit, kepolisian, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim, serta perwakilan masyarakat Bentian Besar.

Pemda Harus Berani Ambil Langkah Strategis

Menurut Adrianus, pemerintah daerah harus berani mengambil Langkah-langkah strategis demi melindungi hak masyarakat, terutama dalam memastikan kondisi infrastruktur jalan tetap layak dan aman digunakan. Ia menilai, hingga kini masih banyak ruas jalan yang mengalami kerusakan dan memerlukan penanganan serius.

“Ini agar bisa menjadi dasar pertimbangan ke depan, daerah harus berani untuk mengambil Langkah-langkah strategis untuk melindungi hak-hak Masyarakat, salah satunya mengenai kondisi jalan kita yang sampai hari ini masih banyak rusak,” ujarnya.

Politisi Demokrat itu menilai, persoalan jalan rusak jangan sampai terus menjadi momok bagi masyarakat Kubar, termasuk di Kecamatan Bentian Besar. Sebab itu, ia menekankan pentingnya pengawasan dan penegakan aturan terhadap kendaraan bermuatan berlebih, agar tidak terus membebani infrastruktur daerah.

DPRD Kubar, lanjutnya, akan terus mengawal persoalan ini agar kebijakan yang diambil tidak hanya menguntungkan sektor usaha, tetapi juga menjamin keselamatan, kenyamanan, dan kesejahteraan masyarakat sebagai pemilik sah wilayah dan sumber daya di Kubar.