Soroti Infrastruktur Jalan, DPRD Mahulu Minta Pusat Turun Lapangan
- 28 Feb 2026 17:09 WIB
- Sendawar
RRI.CO.ID, Mahulu - Infrastruktur jalan menjadi sorotan utama Komisi III DPRD Mahakam Ulu (Mahulu) dalam kunjungan kerja yang di lakukan ke Bappeda Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) belum lama ini.
Hal ini menjadi perhatian karena transfer Bantuan Keuangan (Bankeu) untuk kabupaten di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia tersebut turun drastic tahun 2026. Sementara dengan kondisi wilayah Mahulu yang memiliki kondisi geografis sulit dan panjang, banyak ruas jalan masih membutuhkan perhatian pemerintah pusat.
Wakil Ketua II yang juga Koordinator Komisi III DPRD Mahulu, Desiderius Dalung Lasah menyebutkan, ruas jalan strategis seperti Long Bagun - Long Pahangai - Long Apari hingga batas Kalimantan Barat (Kalbar), sekitar 200 kilometer, hingga kini belum tersentuh pembangunan karena masuk dalam kewenangan pusat dan provinsi.
“Kalau Negara ini betul-betul ingin membangu secara merata, ayo turun juga ke wilayah kami di Mahakam Ulu ini, karena banyak juga kewnangan pusat yang sampai hari ini belum ada kelanjutannya terutama infrastruktur jalan,” kata Desiderius, Sabtu 28 Februari 2026.
Usulan Daerah Tak Ditindaklanjuti oleh Pusat
Lanjut dikatakan, jika pemerintah pusat menunda pembangunan dengan alasan menunggu usulan dari daerah, hal itu justru membuat proses pembangunan terhambat.
Sebab, sejauh ini belum ada titik terang yang jelas terkait tindak lanjut usulan tersebut, sehingga banyak rencana infrastruktur strategis di Mahulu belum dapat direalisasikan secara optimal.
“Karena di Mahakam Ulu ini, bicara soal infrastruktur jalan, tidak lepas dari kewenangan. Jadi kalau terus melempar kewenangan, kapan mau dibangun?,” ujarnya.
Ia membandingkan kondisi di Kutai Barat yang relatif lebih baik, hanya menyisakan 13 kilometer jalan yang belum dibangun, sementara Mahulu memiliki ratusan kilometer yang memerlukan perhatian serius. Hal ini menjadi kendala utama mobilitas warga dan distribusi logistik di kabupaten baru ini.
Desi menegaskan, koordinasi Pemkab, DPRD, provinsi, dan pusat mutlak diperlukan agar usulan pembangunan bisa berjalan lancar. Tanpa sinergi, panjang jalan dan sulitnya akses geografis Mahulu akan terus menjadi momok dalam upaya percepatan pembangunan.
“Jadi saya pikir langkah-langkah atau terobosan harus kita buat demi pembangunan Mahulu yang lebih baik ke depan,” ucapnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....