RRI.CO.ID, Sendawar – Bupati Kutai Barat Frederick Edwin menegaskan bahwa raihan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI bukan berarti pengelolaan keuangan daerah sudah sepenuhnya sempurna tanpa cela. Karena itu Edwin menegaskan akan tetap melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah.

Penegasan ini disampaikan Bupati saat merespons catatan kritis dari fraksi-fraksi DPRD Kutai Barat dalam Rapat Paripurna IX Masa Sidang II di Gedung DPRD Kutai Barat, Sendawar, Selasa 28 Juli 2026.

Di hadapan pimpinan dan anggota dewan, Bupati menyebut bahwa predikat WTP bukanlah pencapaian permanen maupun tanda tidak adanya temuan pemeriksaan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat berjanji tidak akan cepat berpuas diri atau lengah atas raihan opini WTP yang sudah berhasil dipertahankan sebanyak 11 kali berturut-turut tersebut.

Sebagai bentuk komitmen nyata dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, Pemkab Kutai Barat berjanji akan menyelesaikan seluruh tindak lanjut atas rekomendasi dan temuan BPK RI secepat mungkin.

"Pemerintah Daerah berkomitmen penuh untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK RI paling lambat 60 hari kerja, sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan," kata Bupati Frederick Edwin.

Bupati menjelaskan, pembenahan manajemen keuangan daerah dilakukan tidak sekadar untuk mengejar simbol opini dari BPK semata. Lebih dari itu, langkah perbaikan difokuskan untuk meningkatkan efektivitas kinerja anggaran dan menutup celah kelemahan dalam sistem pengendalian internal pemerintah daerah.

Untuk langkah jangka pendek, Pemkab Kutai Barat langsung memprioritaskan pembenahan pada aspek-aspek yang menjadi temuan BPK RI serta catatan evaluasi dari fraksi-fraksi DPRD, seperti penyerapan belanja daerah dan penanganan SiLPA.

Sementara untuk jangka panjang, Pemkab Kubar akan memperkuat seluruh tata kelola keuangan daerah secara komprehensif dan berkesinambungan. Langkah ini diambil agar pengelolaan APBD benar-benar transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

"Upaya kita membenahi manajemen keuangan bukan sebatas mendapatkan opini WTP, tetapi untuk mewujudkan good and clean governance. Mari terus jaga kebersamaan untuk membangun Kutai Barat yang maju, sejahtera, dan berkeadilan," ucap Bupati.