Tokoh Masyarakat Kubar: Koperasi Adalah Alat menuju Sejahtera, Bukan Tujuan

RRI.CO.ID, Sendawar - Tokoh masyarakat Kutai Barat, Arkadius Elly, menegaskan bahwa koperasi merupakan alat untuk mencapai kesejahteraan, bukan tujuan akhir dalam kebijakan pembangunan desa. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas dorongan Ketua DPRD Kutai Barat, Ridwai, terkait pengkajian pembentukan koperasi desa (kopdes), khususnya di kampung dengan jumlah penduduk minim.

Arkadius menyambut baik usulan pengkajian tersebut. Menurutnya, langkah itu menunjukkan keseriusan pemerintah dalam merumuskan kebijakan berbasis pertimbangan matang, bukan sekadar asumsi. Namun, ia mengingatkan agar koperasi tidak diposisikan sebagai tujuan utama.

“Jika koperasi hanya dibentuk sebagai formalitas kelembagaan, tanpa memastikan aktivitas ekonomi berjalan, maka manfaatnya tidak akan dirasakan masyarakat,” ujarnya Arkadius kepada RRI Sendawar, Selasa 31 Maret 2026.

Mantan anggota DPRD Kubar ini menilai, kondisi di lapangan menunjukkan masih banyak koperasi yang belum berjalan optimal. Beberapa hanya aktif di awal pembentukan, lalu berhenti, bahkan ada yang sekadar memenuhi administrasi tanpa kegiatan ekonomi yang signifikan. Situasi ini, lanjutnya, menjadi tantangan serius terutama di kampung dengan jumlah penduduk terbatas.

Karena itu, Arkadius mendorong agar kajian pembentukan koperasi dilakukan secara komprehensif, partisipatif, dan berbasis data. Ia menekankan pentingnya melibatkan masyarakat secara langsung agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.

Sebagai alternatif, ia menawarkan pendekatan koperasi lintas kampung. Model ini dinilai lebih realistis karena mampu memperkuat jumlah anggota sekaligus meningkatkan skala ekonomi, khususnya bagi kampung-kampung kecil yang berdekatan.

Ia mencontohkan, di Kecamatan Jempang, kampung Pentat, Lempunah, dan Muara Nayan berpotensi digabung dalam satu koperasi bersama. Sementara di Kecamatan Siluq Ngurai, kampung Sangsang, Kaliq, dan Tanah Mea juga dapat dikembangkan dalam skema serupa.

Selain itu, Arkadius menekankan pentingnya penguatan usaha masyarakat yang sudah berjalan, pendampingan berkelanjutan, serta peningkatan akses terhadap permodalan dan pasar sebagai faktor penentu keberhasilan koperasi.

Ia juga mengingatkan bahwa tidak semua kampung memiliki kondisi yang mendukung pembentukan koperasi. Di Kampung Mancong, Kecamatan Jempang, misalnya, jumlah penduduk yang terbatas dan tingkat penghasilan masyarakat yang relatif rendah menjadi kendala utama.

“Jika dipaksakan, koperasi berpotensi tidak berjalan optimal,” katanya.

Dalam konteks kebijakan yang lebih luas, Arkadius menilai perlu adanya keselarasan antara arah kebijakan pemerintah pusat dan karakteristik daerah. Ia menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan tidak diukur dari banyaknya koperasi yang terbentuk, melainkan dari sejauh mana manfaatnya dirasakan masyarakat.

Ia pun mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, DPRD, maupun masyarakat, untuk bersama-sama mendorong pembangunan ekonomi yang adaptif dan berorientasi pada kesejahteraan.

“Kesejahteraan masyarakat adalah tujuan utama. Koperasi bisa menjadi salah satu jalan, tetapi bukan satu-satunya. Yang terpenting adalah kebijakan yang tepat sasaran dan benar-benar memberi manfaat,” ucanya.