RRI.CO.ID, Sendawar - Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Kubar) bergerak cepat dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui penguatan sektor pertanian. Pemkab Kubar melalui Dinas Pertanian telah menyusun strategi jangka pendek berupa penyaluran bantuan alat mesin pertanian (alsintan) dan bibit gratis bagi masyarakat.

Kepala Dinas Pertanian Kutai Barat, Stepanus Alexander Samson, menjelaskan bahwa strategi ini dirancang untuk memberikan dampak instan terhadap produktivitas petani lokal.

"Kami telah memetakan kebutuhan mendesak. Dalam jangka pendek, pemerintah akan menyalurkan bantuan modal, alsintan, bibit unggul, hingga pupuk dan herbisida," ujar Stepanus dalam forum FGD Strategi Penguatan SDM di Sendawar, Kamis 12 Februari 2026.

Stepanus menyebutkan bahwa kendala utama petani kecil saat ini adalah keterbatasan modal dan alat pendukung produksi yang memadai. Oleh karena itu, bantuan fisik menjadi prioritas utama dalam fase 0-9 bulan pertama.

"Ini penting agar petani bisa langsung bekerja tanpa terbebani biaya sarana produksi yang mahal," katanya.

Selain bantuan barang, program jangka pendek ini juga mencakup Peremajaan Kebun dengan Fokus pada lahan-lahan masyarakat yang sudah tidak produktif. Selain itu pihaknya melakukan Pembangunan Infrastruktur Mikro demi Memperbaiki sarana prasarana perekonomian di tingkat kampung untuk memudahkan distribusi hasil panen.

Menurutnya, penyaluran alsintan dan bibit gratis ini bukan sekadar bantuan sosial, melainkan bagian dari visi besar untuk mengubah status buruh kebun menjadi pemilik kebun mandiri. Dengan dukungan alat modern, efisiensi kerja petani diharapkan meningkat sehingga mampu mengelola lahan yang lebih luas.

"Tujuannya adalah agar petani kita menjadi owner atau pemilik kebun sendiri. Jika didukung dengan alat dan bibit yang tepat, pendapatan mereka bisa melampaui angka UMR, bahkan mencapai 6 juta rupiah per hektare," katanya.

Senada dengan hal tersebut, Analis BSKDN Kemendagri, Ira Hayatunisma, mengingatkan agar distribusi bantuan ini harus berbasis data yang akurat (by name by address). Ia menekankan pentingnya pengawasan agar alsintan yang diberikan benar-benar digunakan untuk produksi, bukan sekadar disimpan atau dialihfungsikan.

"Bantuan harus tepat sasaran ke lokus prioritas, yaitu keluarga rentan. Selain alsintan, Pemkab juga bisa mendorong modernisasi dengan teknologi seperti drone untuk penyemprotan pupuk agar pertanian kita lebih efektif," ucap Ira memberi saran.

Selain itu ia mendorong pemerintah daerah untuk segera melakukan transformasi ekonomi dengan mengalihkan ketergantungan dari sektor pertambangan (minerba) ke sektor-sektor terbarukan. Diversifikasi ekonomi berbasis potensi lokal dinilai sebagai kunci utama untuk menjamin kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Ira menyoroti Kutai Barat yang memiliki kekayaan alam luar biasa di luar sektor tambang tetapi belum tergarap maksimal oleh masyarakat lokal. Ia meminta pemerintah daerah melakukan pemetaan mendalam terhadap sektor-sektor potensial seperti pertanian, peternakan, perikanan, hingga perkebunan rakyat.

"Kita harus memetakan potensi non-minerba secara serius. Di Kubar ada padi, sayur, ternak sapi, babi, ayam petelur, hingga perikanan keramba. Bahkan ada kopi dan cokelat. Inilah yang harus kita pilih dan kembangkan agar menyentuh langsung ekonomi rakyat," ujar Ira.

Ia menambahkan, ketergantungan Kubar pada batubara yang menyumbang 43,84 persen PDRB sangat berisiko. Jika harga komoditas tambang dunia anjlok, stabilitas ekonomi daerah akan ikut terancam. Sebaliknya, sektor pertanian dan peternakan lebih stabil dalam menyerap tenaga kerja lokal dan menjaga ketahanan pangan.

Diversifikasi ekonomi ini, lanjut Ira, tidak boleh berhenti pada produksi bahan mentah. Ia mendorong Pemkab Kubar melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mulai masuk ke ranah pengolahan atau hilirisasi.

"Jangan hanya menjual barang mentah. Kalau ada potensi susu sapi, BUMD bisa bekerja sama dengan produsen besar melalui skema Join Venture. Kita punya lahan dan aset, mereka punya manajemen dan teknologi. Libatkan masyarakat sebagai penyuplai bahan baku yang berkualitas," ucapnya.

Salah satu tantangan dalam diversifikasi ekonomi adalah stabilitas harga. Ira meminta pemerintah daerah hadir untuk menjaga harga di tingkat petani agar tidak dimainkan oleh tengkulak. Ia mencontohkan disparitas harga cabai yang bisa melonjak tiga kali lipat saat sampai di pasar, sementara petani hanya mendapatkan keuntungan kecil.

"Tugas Pemda adalah menjaga harga. Bentuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai penampung hasil tani masyarakat. Dengan begitu, petani semangat berproduksi karena ada jaminan pasar dan harga yang adil," tegas Ira.

Transformasi menuju ekonomi non-minerba membutuhkan kesiapan SDM. Oleh karena itu, Ira menekankan pentingnya pelatihan vokasi yang sesuai dengan potensi unggulan daerah. Generasi muda Kubar harus diarahkan untuk menjadi pengusaha tani atau ahli pengolahan produk lokal, bukan sekadar menjadi buruh tambang.

"Masa depan Kubar ada pada keberlanjutan sektor non-minerba. Mari kita tata manajemennya sekarang agar kekayaan alam ini benar-benar bisa dinikmati oleh anak cucu kita, bukan hanya oleh korporasi besar," ujarnya.