RRI.CO.ID, Sendawar - Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Kubar) mengambil langkah proaktif dengan mendatangkan langsung tim asistensi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk membedah masalah krusial di daerah, yang digelar dalam Forum Group Discussion (FGD) di Auditorium ATJ, Kantor Bupati Kubar, Kamis 12 Februari 2026.

Fokus utama dalam pertemuan "private" ini adalah menekan angka stunting, mengentaskan kemiskinan, dan mengurangi pengangguran terbuka yang masih menjadi tantangan besar di Bumi Tanaa Purai Ngeriman.

Pasalnya berdasarkan data terbaru, angka prevalensi stunting di wilayah ini mengalami lonjakan tajam hingga mencapai 27,6% pada tahun 2025, jauh melampaui target nasional sebesar 18,8%. Angka ini menunjukan bahwa dari 100 anak terdapat sekitar 27 anak yang mengalami stunting. Padahal pemerintah menargetkan minimal di bawah 20%.

Sementara indikator kemiskinan dan ketenagakerjaan di Kutai Barat juga relatif tingggi, diantaranya;

• Persentase Penduduk Miskin (2024): Berada di angka 9,56%.
• Jumlah Penduduk Miskin (2025): Mencapai ±13,24 ribu jiwa.
• Garis Kemiskinan (2025): Sebesar ±Rp 738.206 per kapita per bulan.
• Tingkat Pengangguran Terbuka (2024): Tercatat sebesar 5,58%.

Analis Sumber Daya Manusia pada Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri, Ira Hayatunisma, yang menjadi narasumber utama dalam FGD mengatakan, kehadirannya di Kutai Barat merupakan permintaan khusus dari pemerintah daerah untuk melakukan "bedah masalah" secara mendalam.

Dalam hasil tracking lapangan, Ira menyoroti fenomena working poor di Kutai Barat. Banyak masyarakat yang sudah memiliki pekerjaan, namun penghasilannya tidak mencukupi karena tingginya biaya hidup di daerah tersebut.

"Garis kemiskinan di Kubar dianggap 700 ribu rupiah per bulan, tapi biaya hidup di sini sangat tinggi. Angka 700 ribu di sini mungkin setara dengan 300-400 ribu di Jawa. Ini yang harus kita dorong agar penghasilan masyarakat bisa maksimum," ujar Ira usai memberikan paparan.

Salah satu solusi yang ditawarkan adalah memotong rantai pasok hasil perkebunan dan peternakan agar tidak dikuasai makelar. Ia mendorong peran BUMDes atau KOPDES sebagai tangan pertama agar harga di tingkat produsen (petani/peternak) lebih tinggi, namun harga di konsumen tetap terjangkau.

Soroti Program "Silo" dan Pemborosan Anggaran

Ira menegaskan bahwa identifikasi akar masalah SDM harus berbasis data dan fakta lapangan, bukan sekadar formalitas administratif. Ia mendorong pembentukan teamwork kolaboratif untuk menghilangkan "silo mindset" atau ego sektoral antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Menurutnya pola kerja OPD yang cenderung berjalan sendiri-sendiri atau "silo" ini menyebabkan program sering bertabrakan, tidak efektif, dan memboroskan anggaran tanpa dampak nyata pada penurunan angka stunting maupun kemiskinan dan pengangguran.

"Seringkali satu lokus, misalnya Posyandu, diedukasi oleh banyak dinas berbeda untuk hal yang mirip. Dana habis banyak, tapi angka stunting tidak turun-turun," ucapnya.

Ia menyarankan Bupati Kubar untuk sesekali mengadakan retreat atau outbound bagi kepala OPD guna membangun kapasitas tim dan menyatukan visi program.

Menanggapi masukan tersebut, Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappedalitbang Kubar, Apriani, mengakui bahwa selama ini intervensi program antar-OPD memang belum terintegrasi secara maksimal.

"Bukan overlap yang parah, tapi irisannya beda tipis. Misalnya Dinkes menangani setelah terjadi stunting, sementara dinas lain di bagian edukasi atau hilir. Selama ini memang belum terintegrasi," kata Apriani.

Pihaknya berkomitmen untuk mulai melakukan penyelarasan program pada anggaran perubahan 2026 dan murni 2027. Tujuannya agar intervensi yang dilakukan pemerintah daerah lebih sinkron dengan prioritas nasional dan tidak membebani masyarakat dengan kegiatan sosialisasi yang berulang-ulang.

"Jika kegiatan bisa disatukan, anggaran akan lebih hemat dan waktu masyarakat tidak terbuang untuk bolak-balik menghadiri undangan sosialisasi yang berbeda-beda," ucapnya.