Bupati Kubar Instruksikan OPD Sukseskan Program Kopdes Merah Putih

RRI.CO.ID, Sendawar - Bupati Kutai Barat, Frederick Edwin, menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Pemkab Kubar) untuk segera memperkuat sinergi dengan Komando Distrik Militer (Kodim) 0912/KBR dalam percepatan pembangunan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

Pasalnya hingga pertengahan Januari 2026, realisasi fisik pembangunan sarana Kopdes Merah Putih di wilayah Kutai Barat dilaporkan telah mencapai angka 11,6 persen. Proyek yang menjadi bagian dari Program Strategis Nasional (PSN) 2026 ini diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan serta pendukung utama ketahanan pangan di tingkat kampung.

"Kita harus bergerak cepat. Saya minta OPD terkait, khususnya Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK), untuk berkoordinasi intensif dengan jajaran Kodim 0912/KBR agar kendala di lapangan dapat segera teratasi," kata Bupati Frederick Edwin usai memimpin forum diskusi RKPD 2027 di gedung ATJ, 19 Januari lalu.

BACA JUGA:

Realisasi Fisik Kopdes Merah-Putih di Kubar Capai 11,6 Persen

Edwin mengatakan, sinergi antara pemerintah daerah dan TNI ini sebelumnya telah diawali dengan peletakan batu pertama pembangunan sarana Kopdes Merah Putih di Kecamatan Sekolaq Darat, tepatnya di Kampung Sumber Bangun.

Pembangunan ini mengacu pada visi Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan ribuan unit Kopdes di seluruh Indonesia guna mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif. Setiap unit koperasi diperkirakan akan mengelola potensi lokal desa dengan dukungan skema pinjaman produktif, bukan sekadar hibah, guna menjamin keberlanjutan bisnis di tingkat akar rumput.

Bupati juga menekankan bahwa keberadaan Kopdes Merah Putih tidak boleh hanya menjadi simbol fisik, tetapi harus benar-benar berfungsi memperkuat produk lokal dan memotong rantai distribusi yang selama ini merugikan petani dan pengrajin lokal.

"Target kita adalah kemandirian ekonomi desa. Dengan keterlibatan TNI dalam pengawasan dan pembangunan, kita optimis target operasional penuh pada akhir 2026 dapat tercapai," katanya, dikutip Jumat, 23 Januari 2026.

BACA JUGA:

Wabup Nanang: Kopdes Merah Putih Harus Perkuat Produk Lokal

Senada diungkapkan Wakil Bupati Kutai Barat (Kubar), Nanang Adriani. Ia menegaskan pentingnya sinergi antara sektor pertanian dengan keberadaan Koperasi Merah Putih yang diproyeksikan menjadi solusi strategis untuk menyerap hasil bumi masyarakat sekaligus memberikan kepastian harga di tingkat petani.

"Jika kita punya produk pertanian, gerai-gerai Koperasi Merah Putih yang sedang dibangun ini bisa memfasilitasi penerimaan hasil panen warga. Ada relevansi yang sangat kuat antara pengembangan pertanian dengan keberadaan koperasi ini," ujar Nanang.

Langkah ini diambil untuk menjawab tantangan klasik yang dihadapi petani di pedalaman Kutai Barat, yakni rantai distribusi yang terlalu panjang dan permainan harga oleh tengkulak. Dengan adanya gerai koperasi sebagai off-taker (pembeli siaga), petani diharapkan mendapatkan nilai tukar yang lebih adil dan keuntungan yang lebih besar.

Pemerintah Kabupaten Kutai Barat berharap integrasi ini menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan, sehingga pertumbuhan ekonomi daerah tidak hanya bertumpu pada sektor tambang, tetapi juga pada kemandirian sektor agroindustri melalui pemberdayaan koperasi.

BACA JUGA:

Dandim Kubar Sebut 167 Titik KDKMP Terkendala Status Lahan

Sementara itu Dandim 0912/Kutai Barat, Letkol Inf Doni Fransisco, mengungkapkan bahwa progres pembangunan fisik program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Kutai Barat baru mencapai 11,6 persen. Rendahnya realisasi ini disebabkan oleh kendala serius pada kesiapan lahan dan infrastruktur dasar di lapangan.

Letkol Inf Doni menyebut, dari target 194 desa, pembangunan fisik baru terkonsentrasi di 19 titik. Progres tertinggi saat ini berada di Kampung Sumber Bangun dengan capaian 48,60 persen. Namun, mayoritas desa lainnya masih berada di bawah angka 30 persen, bahkan beberapa titik masih di bawah 1 persen.

“Kendala utama berasal dari status lahan. Sebanyak 167 titik belum masuk portal pemetaan karena data administrasi dan status kepemilikan yang belum lengkap,” ujarnya.

Doni menambahkan, selain masalah legalitas, tim di lapangan menemukan banyak lahan yang tidak memenuhi standar minimal ukuran 20 x 30 meter. Kondisi geografis seperti wilayah rawan banjir serta keterbatasan infrastruktur dasar, di mana 30 kampung belum memiliki listrik PLN, juga menjadi faktor penghambat signifikan bagi percepatan pembangunan.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan teknis, TNI tetap optimis program ini dapat berjalan sukses melalui sinergi lintas sektor. Percepatan verifikasi lahan dan kepastian izin penggunaan aset Pemerintah Daerah menjadi kunci utama agar KDKMP segera memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat desa di Kutai Barat.