RRI.CO.ID, Sendawar – Bupati Kutai Barat Frederick Edwin mengajak sektor swasta untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam upaya menekan angka kemiskinan di Kabupaten Kutai Barat. Ajakan tersebut disampaikan dalam Forum Diskusi Publik pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kutai Barat Tahun 2027, di aula ATJ Kantor Pemkab Kubar, Senin 19 Januari 2025.

Bupati Frederick Edwin menegaskan, pengentasan kemiskinan tidak dapat hanya mengandalkan peran pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif sektor swasta, khususnya dalam penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Mengenai kemiskinan yang masih tinggi, pemerintah daerah tentu meminta kolaborasi dengan pihak swasta untuk menyediakan lapangan pekerjaan serta menetapkan aturan seperti kenaikan upah minimal. Dengan begitu masyarakat bisa bekerja dan terbebas dari kemiskinan. Karena itu perencanaan hari ini sangat strategis dan penting,” katanya.

BACA JUGA:

Jalan Rusak Parah, Warga Bentian Besar Ancam Tutup Akses

Senada dengan hal tersebut, Wakil Bupati Kutai Barat Nanang Adriani menilai forum perencanaan pembangunan menjadi momentum penting untuk memastikan seluruh program kerja pemerintah daerah berjalan selaras dengan visi dan misi kepala daerah.

“Harapannya perencanaan ke depan betul-betul terukur dan terarah sesuai visi dan misi kami. Setiap OPD harus menyesuaikan perannya dan fokus pada segmen visi-misi yang menjadi tanggung jawabnya agar hasil pembangunan dapat dirasakan di akhir masa perencanaan,” ujar Nanang.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Timur yang dirilis pada September 2025, persentase penduduk miskin di Kutai Barat pada tahun 2025 tercatat sebesar 8,72 persen, dengan garis kemiskinan Rp738.206 per kapita per bulan. Angka tersebut menunjukkan tren penurunan dibandingkan tahun 2024 yang berada di angka 9,56 persen.

Meski mengalami penurunan, Kutai Barat masih menjadi kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi kedua di Kalimantan Timur, setelah Kabupaten Mahakam Ulu.

Sementara itu, Sekretaris Bappeda Litbang Kutai Barat Florensius Steven menjelaskan, masih tingginya angka kemiskinan berkaitan erat dengan belum optimalnya transformasi ekonomi daerah. Struktur ekonomi Kutai Barat masih didominasi sektor pertambangan yang bersifat padat modal dan kurang menyerap tenaga kerja.

Ia menambahkan, pertumbuhan ekonomi yang belum inklusif menyebabkan hasil pembangunan belum merata hingga ke lapisan bawah masyarakat. Selain itu, kualitas sumber daya manusia, tingkat pengangguran terbuka, serta kesenjangan infrastruktur wilayah juga menjadi tantangan utama pembangunan daerah.

“Transformasi ekonomi dan SDM tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Namun kita perlu membangun fondasi yang tepat, agar dalam jangka panjang SDM Kutai Barat memiliki daya saing dan pertumbuhan ekonomi benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Melalui forum diskusi publik ini, Pemkab Kutai Barat berharap mendapatkan masukan dan koreksi dari seluruh pemangku kepentingan agar arah pembangunan tahun 2027 tetap relevan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan warga.