RRI.CO.ID, Semarang – Anggota Komisi VII DPR RI, Bane Raja Manalu, meminta RRI Semarang untuk lebih menekankan sosialisasi program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai bagian dari dukungan terhadap pelaku UMKM lokal.

Hal tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI di Kantor TVRI, Jumat 20 Februari 2026 , yang turut dihadiri jajaran pimpinan lembaga penyiaran publik, termasuk LPP RRI.

Dalam forum tersebut, Bane menilai peran media publik seperti RRI sangat strategis untuk mengedukasi masyarakat, khususnya terkait akses pembiayaan usaha melalui skema KUR. Menurutnya, selama ini masih banyak pelaku UMKM yang belum memahami secara utuh apa itu KUR, perbedaannya dengan skema pembiayaan lain, serta syarat dan ketentuan untuk mengakses kredit berbunga rendah tersebut.

Ia menegaskan, sosialisasi UMKM tidak cukup hanya menampilkan profil usaha atau promosi produk. Media, Menurutnya perlu menghadirkan edukasi yang komprehensif, termasuk penjelasan mengenai regulasi terbaru, kategori usaha seperti ultra mikro, mikro, dan kecil, hingga mekanisme pengajuan kredit.

“Kalau memang ingin serius mendukung UMKM, maka informasi dasar seperti aturan KUR, syarat pengajuan, plafon pinjaman, dan perubahan kebijakan terbaru harus disampaikan secara masif. Banyak masyarakat yang belum tahu detailnya,” ujarnya.

Bane juga mendorong agar RRI Semarang memanfaatkan platform digital dan media sosial secara lebih optimal untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Menurutnya, media saat ini dituntut aktif selama 24 jam, terutama dalam menyampaikan informasi penting yang menyangkut program pemerintah dan kepentingan publik.

Ia berharap RRI Semarang dapat mengambil peran lebih besar sebagai media publik yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi jembatan literasi keuangan bagi masyarakat.

Dengan penguatan sosialisasi KUR melalui siaran radio, dialog interaktif, podcast, maupun konten digital, diharapkan pelaku UMKM di Jawa Tengah semakin mudah memperoleh akses kredit lunak guna mengembangkan usahanya.

Komisi VII DPR RI menjadikan masukan tersebut sebagai bagian dari penguatan peran lembaga penyiaran publik dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui pemberdayaan UMKM.