RRI.CO.ID, Semarang - Pekerja informal menjadi bagian besar dari tenaga kerja di Indonesia yang berperan penting dalam perekonomian nasional. Namun, mayoritas dari mereka belum mendapatkan jaminan sosial dan perlindungan kerja yang layak sebagaimana pekerja formal.
Sebagian besar pekerja informal bekerja tanpa kontrak tertulis sehingga tidak memiliki kepastian penghasilan maupun jaminan saat sakit atau tua. Kondisi ini membuat mereka sangat rentan terjatuh ke dalam kemiskinan ketika terjadi gangguan pada mata pencaharian mereka.
Risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat pekerjaan sangat tinggi bagi kelompok ini namun seringkali tidak mendapat penanganan medis yang memadai. Tanpa adanya asuransi kesehatan maupun jaminan kecelakaan, biaya pengobatan justru menjadi beban berat bagi keluarga mereka.
Perlindungan hukum yang lemah membuat pekerja informal sering kali mendapat perlakuan sewenang-wenang tanpa jalan pengaduan yang mudah diakses. Mereka juga sulit mengajukan tuntutan jika tidak dibayar tepat waktu atau mengalami pemutusan hubungan kerja secara sepihak.
Perhatian terhadap perlindungan pekerja informal juga berarti menjamin kesejahteraan jutaan keluarga yang bergantung pada penghasilan tersebut setiap harinya. Hal ini berkaitan erat dengan upaya pemerintah dalam menekan angka kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat.
Menyusun kebijakan yang ramah dan sesuai dengan karakteristik pekerjaan informal adalah langkah penting agar perlindungan tersebut dapat benar-benar terjangkau dan dijalankan. Program jaminan sosial yang sederhana dan subsidi iuran sangat diperlukan agar mereka dapat ikut serta tanpa beban berlebih.
Memastikan perlindungan bagi pekerja informal bukan sekadar kewajiban negara, melainkan fondasi untuk membangun perekonomian yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat. Ketika kelompok ini terlindungi, maka stabilitas ekonomi dan kesejahteraan sosial secara keseluruhan akan semakin terjamin.
(Editorial RRI Semarang)
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....