RRI.CO.ID, Semarang - Menjelang hari raya Idul Fitri tahun 2026, pemerintah kembali membuka Posko Tunjangan Hari Raya atau Posko THR. Posko ini menjadi ruang pengaduan bagi para pekerja yang belum menerima haknya, sekaligus sarana pengawasan agar perusahaan memenuhi kewajiban membayar THR tepat waktu.

Kehadiran posko ini penting, namun juga mengandung pesan yang lebih dalam, masih ada persoalan mendasar dalam perlindungan dan kesejahteraan pekerja.

THR sejatinya bukan sekadar tradisi tahunan menjelang lebaran. Ia merupakan hak normatif pekerja yang diatur oleh negara, dan menjadi bagian dari pengakuan atas kontribusi tenaga kerja dalam roda perekonomian.

Namun setiap tahun, persoalan yang sama terus muncul. Ada perusahaan yang menunda pembayaran, mencicil THR, bahkan tidak membayarkannya sama sekali. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepatuhan sebagian pelaku usaha terhadap aturan ketenagakerjaan masih perlu diperkuat.

Di sisi lain, realitas ekonomi juga tidak bisa diabaikan. Sebagian pelaku usaha, terutama sektor usaha kecil dan menengah, menghadapi tekanan biaya produksi, penurunan daya beli, serta persaingan pasar yang ketat. Ketika kondisi bisnis melemah, kewajiban THR kerap dianggap beban tambahan.

Karena itu, keberadaan Posko THR Lebaran 2026 harus dipandang bukan hanya sebagai mekanisme pengaduan, tetapi juga sebagai barometer hubungan industrial di Indonesia. Apakah dunia usaha dan perlindungan pekerja sudah berjalan seimbang? Ataukah masih ada jarak yang harus diperbaiki?

Pada akhirnya, kesejahteraan pekerja adalah fondasi stabilitas ekonomi dan sosial. Ketika hak-hak pekerja dihormati, maka semangat kebersamaan yang menjadi makna Idul Fitri benar-benar terasa bukan hanya dalam simbol perayaan, tetapi juga dalam keadilan yang dirasakan oleh semua.

( Editorial RRI Semarang)