RRI.CO.ID Semarang- Infrastruktur jalan yang mantap merupakan urat nadi bagi pergerakan barang, jasa, dan manusia yang menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Ketika jaringan jalan mengalami kerusakan parah, efek domino negatifnya akan langsung melumpuhkan efisiensi rantai pasok logistik di berbagai daerah.
Kerusakan jalan ini membawa dampak langsung berupa lonjakan biaya operasional kendaraan bagi para pelaku usaha logistik. Truk kontainer dan armada pengangkut barang harus mengeluarkan biaya ekstra untuk perawatan suku cadang akibat guncangan jalan yang ekstrem.
Konsumsi bahan bakar minyak otomatis meningkat signifikan karena kendaraan terpaksa berjalan lambat dan terjebak kemacetan panjang. Infrastruktur yang buruk dapat berefek pada penurunan daya saing produk lokal di pasar domestik maupun internasional karena waktu tempuh pengiriman barang yang membengkak membuat komoditas segar, seperti hasil pertanian dan perikanan, rentan mengalami penurunan kualitas sebelum sampai ke konsumen.
Di sisi lain, pemerintah saat ini dihadapkan pada dilema berat berupa keterbatasan fiskal dan tuntutan efisiensi anggaran belanja negara. Alokasi dana publik harus dibagi secara ketat untuk mendanai berbagai program prioritas lain, seperti ketahanan pangan dan jaminan sosial. Keterbatasan ruang fiskal ini membuat anggaran pemeliharaan rutin jalan sering kali terkena pemotongan atau ditunda pelaksanaannya.
Namun, menjadikan efisiensi anggaran sebagai alasan pembiaran jalan rusak adalah sebuah langkah yang kurang tepat . Biaya yang timbul akibat kerugian ekonomi masyarakat jauh lebih besar pasca-kerusakan jalan dibiarkan meluas dalam jangka panjang.
Menunda perbaikan kecil hanya akan melipatgandakan biaya rekonstruksi jalan di kemudian hari karena struktur aspal yang semakin hancur. Guna mengatasi kebuntuan anggaran ini, pemerintah harus segera menggeser paradigma pembiayaan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Pelibatan sektor swasta dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan non-tol dapat menjadi solusi cerdas pembagian risiko fiskal. Pemerintah juga bisa menerapkan sistem insentif pajak bagi perusahaan yang bersedia memperbaiki jalan rusak di sekitar wilayah operasional mereka.
Solusi jangka panjang lainnya adalah optimalisasi skala prioritas berbasis teknologi digital melalui pemetaan berkala kondisi jalan nasional. Penggunaan aspal berkualitas tinggi dengan campuran limbah plastik atau karet juga bisa diterapkan untuk menghemat biaya materi sekaligus memperpanjang umur pakai jalan.
Dengan strategi alokasi yang presisi dan inovatif, konektivitas jalan tetap terjaga optimal di tengah iklim efisiensi anggaran. Hal ini demi menjamin pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
( Editorial RRI Semarang )
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....