RRI.CO.ID. Semarang - Upaya mewujudkan ketahanan energi nasional kini bertumpu pada langkah konkret di tingkat daerah, di mana Jawa Tengah mulai mengambil peran sentral. Melalui Skema Penghematan Energi Nasional, provinsi ini tidak hanya sekadar mengikuti instruksi pusat, tetapi juga mengintegrasikan kebijakan tersebut ke dalam peta jalan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Inti dari skema ini terletak pada efisiensi penggunaan sumber daya dan peralihan bertahap menuju energi bersih. Pemerintah daerah mulai memperketat regulasi penggunaan listrik di gedung-gedung pemerintahan dan fasilitas publik sebagai contoh bagi masyarakat luas.

Di bawah arahan Gubernur Ahmad Luthfi, Jawa Tengah mulai mematangkan rancangan Skema Efisiensi Energi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan karyawan di lingkungan pemprov. Langkah ini bukan sekadar imbauan normatif, melainkan sebuah respon sistematis terhadap kebutuhan penghematan energi nasional yang kian mendesak.

Kebijakan ini mencakup, ASN didorong untuk menggunakan sepeda atau transportasi umum ke kantor pada hari-hari tertentu. Opsi Work From Home (WFH) kembali dikaji ulang, bukan karena pandemi, melainkan sebagai instrumen untuk menekan konsumsi energi di gedung-gedung pemerintahan.

Kebijakan ini direncanakan berlaku serentak hingga tingkat Bupati dan Wali Kota. Hal ini untuk memastikan bahwa efisiensi dimulai dari pucuk pimpinan.

Namun, tantangan terbesar tetaplah pada implementasi. Kebijakan "gowes ke kantor" atau penggunaan transportasi umum hanya akan efektif jika dibarengi dengan infrastruktur yang memadai dan aman bagi para penggunanya. Tanpa hal itu, penghematan energi berisiko hanya menjadi beban tambahan bagi para abdi negara.

Publik kini menanti, apakah Jawa Tengah mampu menjadi pelopor efisiensi energi yang berkelanjutan, ataukah skema ini hanya akan berakhir sebagai gerakan simbolis sesaat. Konsistensi antara kebijakan di atas meja dengan realitas di jalanan Semarang, Solo, hingga pelosok Jateng akan menjadi ujian sesungguhnya.

( Editorial RRI Semarang )