Fraksi DPRD Pati Sepakati Bahas RAPBD 2027, Transfer Daerah Turun Rp3 Miliar

  • 05 Okt 2026 13:50 WIB
  •  Semarang
Poin Utama
  • DPRD Kabupaten Pati Gelar Rapat Paripurna RAPBD 2027

RRI.CO.ID, Pati: Rancangan APBD Kabupaten Pati 2027 masih dalam pembahasan setelah pemerintah daerah dan DPRD menyampaikan pandangan serta tanggapan dalam rapat paripurna, Senin 5 Oktober 2026. Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra menyebut anggaran tahun depan masih relatif sama dengan 2026, sementara dana transfer daerah diperkirakan turun sekitar Rp3 miliar.

Di tengah kondisi tersebut, pemerintah daerah tetap menyiapkan anggaran untuk menghadapi kebutuhan mendesak, terutama penanganan bencana dan dampaknya terhadap infrastruktur. Salah satunya melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) yang telah dialokasikan sebesar Rp20 miliar.

“Masih banyak sekali kegiatan yang harus kita laksanakan di 2027 mendatang, termasuk penanganan bencana ataupun persiapan banjir. Untuk BTT kemarin itu sudah kita anggarkan Rp20 miliar, tidak hanya untuk kekeringan, tetapi penanggulangan bencana lain,” ujar Risma Ardhi Chandra.

Risma menambahkan, dana BTT juga dapat digunakan untuk menangani kerusakan infrastruktur yang membutuhkan penanganan segera. Pemerintah dapat memanfaatkannya untuk jalan rusak dan jembatan di sejumlah wilayah sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

Meski demikian, nilai akhir APBD Kabupaten Pati 2027 belum ditetapkan. Pemerintah daerah dan DPRD masih harus menyelesaikan rangkaian pembahasan sebelum rancangan anggaran tersebut ditetapkan menjadi APBD.

Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badruddin mengatakan, tujuh fraksi telah menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan APBD 2027 sekaligus mendapatkan jawaban dari Plt Bupati. Seluruh fraksi pada prinsipnya menyepakati rancangan tersebut untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan.

“Tujuh fraksi di DPRD menyampaikan semua pandangan terkait RAPBD 2027, dan Pak Plt Bupati sudah menjawab semuanya. Pada intinya, teman-teman fraksi menyepakati RAPBD ini segera dibahas, diselesaikan, dan ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Ketua DPRD Kabupaten Pati.

Ali menjelaskan, pembahasan RAPBD tetap harus mengikuti tahapan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurutnya, proses tersebut harus diarahkan agar anggaran yang ditetapkan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Pati.

Dengan masih berlangsungnya pembahasan, perhatian kini tertuju pada komposisi akhir APBD 2027, terutama kemampuan anggaran menghadapi risiko bencana serta kebutuhan perbaikan jalan dan jembatan. Besaran anggaran dan prioritas belanja tersebut akan ditentukan setelah seluruh tahapan pembahasan antara pemerintah daerah dan DPRD selesai.

google-preference

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....