Rosan: Kontribusi Ekonomi Syariah Mulai Diukur pada 2027

RRI.CO.ID, Semarang - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus Ketua Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Rosan P. Roeslani, mengatakan kontribusi ekonomi syariah terhadap perekonomian nasional dan daerah akan mulai diukur secara lebih terstruktur pada 2027. Pengukuran tersebut akan dilakukan bersama Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengetahui seberapa besar kontribusi ekonomi syariah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) maupun perekonomian daerah.

Hal itu disampaikan Rosan usai melantik Pengurus MES Jawa Tengah di Padma Hotel Semarang, Jumat 2 Oktober 2026. “Kita sudah bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik untuk mengukur kontribusi dari ekonomi syariah ini terhadap ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Dan juga bagaimana kontribusi ekonomi syariah ini terhadap daerah-daerah,” kata Rosan.

Menurutnya, pengukuran tersebut penting agar pengembangan ekonomi syariah memiliki indikator yang jelas. Dengan adanya data, pemerintah dan pemangku kepentingan dapat menentukan sektor yang perlu dipertahankan maupun ditingkatkan.

Rosan mengatakan, hasil pengukuran juga akan menjadi dasar dalam menyusun kebijakan dan program pengembangan ekonomi syariah, termasuk menentukan sektor yang masih membutuhkan dukungan pemerintah. “Kalau kita ada ukurannya, kita bisa lebih mengukur secara menyeluruh dan terukur bagaimana posisi mana yang harus kita lebih tingkatkan,” ujarnya.

Ia mencontohkan sektor pariwisata ramah Muslim yang dinilai masih perlu diperkuat. Berdasarkan State of the Global Islamic Economy (SGIE) Index, Indonesia masih tertinggal dalam sektor wisata syariah dan keuangan syariah dibandingkan sejumlah negara lainnya. “Contohnya dalam State Global Economy Syariah Index, kita ini ketinggalan di wisata syariah. Kita masih ketinggalan juga di sektor keuangan,” katanya.

Sementara itu, Rosan menyebut sektor fesyen Muslim Indonesia telah menunjukkan capaian positif dan berada di posisi teratas. Kondisi tersebut, menurutnya, perlu dipertahankan sekaligus menjadi contoh bagi pengembangan sektor ekonomi syariah lainnya. “Di sektor fashion-nya, itu sudah nomor satu. Itu yang kita coba lakukan juga. Jadi kita bisa lihat mana yang harus kita pertahankan, mana yang harus kita dorong,” jelasnya.

Rosan menambahkan, pengembangan ekonomi syariah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan kolaborasi antara MES, UMKM, dunia usaha, akademisi dan pemerintah. Ia berharap MES Jawa Tengah yang baru dilantik dapat menjadi ruang bersama untuk berdiskusi, menyampaikan gagasan, serta mendorong lahirnya kebijakan dan regulasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Saya yakin dengan pimpinan pengurus baru, keberadaan MES Jawa Tengah ini akan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, tidak hanya masyarakat syariah, tapi juga masyarakat Jawa Tengah secara keseluruhan,” ujarnya. Rosan juga menekankan pentingnya program MES tidak berhenti pada kegiatan organisasi, tetapi benar-benar memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam kegiatan ekonomi, pekerjaan dan usaha.

Menurutnya, literasi ekonomi syariah menjadi salah satu tahapan penting yang harus diperkuat. Setelah memahami manfaatnya, masyarakat diharapkan dapat menerapkan prinsip ekonomi syariah dalam aktivitas sehari-hari. “Bagaimana kita melakukan pemahaman mengenai literasi ekonomi syariah dan manfaatnya kepada masyarakat. Itu bisa tahap pertama. Kemudian bagaimana itu bisa dipraktikkan di dalam kehidupan, pekerjaan, dan usahanya sehari-hari,” katanya.

Dalam kapasitasnya sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan mengatakan pemerintah terus mendorong investasi, baik dari dalam maupun luar negeri, yang memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Ia berharap ekonomi syariah juga mampu memberikan kontribusi yang semakin besar terhadap perekonomian Indonesia.

“Yang paling penting kalau kita lihat kalau ini berjalan dengan baik, dan yang paling penting dia rasakan manfaatnya, otomatis mereka akan bersama-sama menumbuhkan ekonomi syariah yang ada di Jawa Tengah,” pungkas Rosan.