Respons Kekhawatiran Warga, PLTP Gunung Ungaran Dipastikan Jauh dari Candi

RRI.CO.ID, Semarang – Kekhawatiran warga terhadap dampak pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Gunung Ungaran mendapat respons dari pemerintah dan PLN. Keduanya menegaskan proyek energi terbarukan tersebut tidak akan menyentuh kawasan Candi Gedong Songo maupun mengabaikan aspek lingkungan.

Direktur Panas Bumi Direktorat Jenderal EBTKE Kementerian ESDM, Priatin Hadi Wijaya, mengatakan hingga saat ini lokasi pengeboran belum ditetapkan karena proyek masih berada pada tahap studi. Penentuan titik pengeboran akan didasarkan pada kajian geofisika, geokimia, dan geologi serta melalui koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah.

Menurut Priatin, pengembangan panas bumi tidak dilakukan secara sembarangan sehingga keberadaan situs budaya menjadi salah satu aspek penting yang diperhitungkan. Ia mencontohkan pengembangan PLTP Dieng yang tetap berjalan berdampingan dengan kawasan cagar budaya tanpa mengganggu keberadaan Candi Arjuna dan situs bersejarah lainnya.

"Saat ini masih dalam proses studi. Nantinya PLN yang diminta menyampaikan laporan secara berkala, termasuk pembaruan data bawah permukaan melalui kajian geofisika, geokimia, dan geologi. Proses penentuan lokasi pengeboran dan fasilitas produksi, akan melalui kajian serta koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah,” ungkap Priatin, saat Diskusi dan Dialog yang digelar di Kampus FISIP Universitas Diponegoro Tembalang, Semarang, Kamis 17 September 2026.

Komitmen serupa disampaikan Executive Vice President Management Geothermal PT PLN, John Yudi Steve Rembet yang menyebut lokasi pengembangan PLTP direncanakan berada lebih dari dua kilometer dari kawasan Candi Gedong Songo dan berpotensi ditempatkan lebih jauh lagi. John memastikan aktivitas wisata maupun bangunan bersejarah di kawasan tersebut tetap dapat berjalan normal dan terjaga keutuhannya.

Di sisi lain, Direktur Walhi Jawa Tengah, Fahmi Bastian, meminta pemerintah mengkaji kembali berbagai aspek sebelum proyek dilanjutkan. Menurutnya, kebutuhan energi perlu dibandingkan dengan alternatif sumber energi lain, termasuk dari sisi investasi dan dampak lingkungan.

Fahmi menilai kapasitas pembangkit yang direncanakan perlu ditimbang dengan besaran investasi yang mencapai sekitar Rp5,7 triliun. Ia juga membandingkan opsi tersebut dengan pengembangan energi surya yang dinilai dapat menjadi alternatif untuk memenuhi kebutuhan listrik.

Selain aspek investasi, Walhi menyoroti potensi dampak lingkungan seperti kebutuhan air, perubahan tutupan lahan, dan risiko kebencanaan yang mungkin muncul selama pembangunan maupun operasional pembangkit. Karena itu, organisasi tersebut mendorong seluruh kajian dilakukan secara menyeluruh sebelum proyek memasuki tahap berikutnya.

"Geothermal memang zero emisi, tetapi tidak zero bencana. Dampak terhadap konteks kebencanaan juga perlu diperhitungkan," ujarnya.