Akademisi dan Masyarakat Ingin Pembangunan Kota Semarang Lebih Transparan

RRI.CO.ID, Semarang – Pemerataan manfaat pembangunan dan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan untuk pembangunan Kota Semarang dinilai masih kurang. Hal itu dikatakan Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), Mila Karmilah saat Focus Group Discussion (FGD) Forum Media Online Semarang (Fomos), Kamis, 27 Agustus 2026

Ia menyoroti sejumlah proyek pembangunan di kawasan pesisir Semarang, seperti pembangunan tanggul laut yang sejak awal disebut bertujuan mengatasi kemacetan sekaligus mengurangi banjir. Namun, menurutnya, pembangunan tersebut perlu dikaji secara menyeluruh karena dapat memengaruhi pola aliran air dan kehidupan masyarakat pesisir.

“Pembangunan yang sekarang ada ini, bukan ditolak sebenarnya. Hanya masalahnya perencanaannya yang tidak partisipatif,” kata Mila dalam diskusi.

Tak hanya itu, pembangunan infrastruktur di kawasan pesisir juga perlu melihat persoalan yang lebih besar, termasuk keberadaan kawasan industri dan dampaknya terhadap lingkungan serta masyarakat.

Ronny Maryanto dari KP2KKN Jawa Tengah menilai pembangunan semestinya memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas, bukan hanya kelompok yang memiliki kepentingan ekonomi. Menurut Ronny, pemerintah perlu memiliki konsep pembangunan yang jelas, terutama dalam menangani persoalan banjir dan rob yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah Kota Semarang.

“Semarang masih menghadapi persoalan rob dan banjir. Apakah pembangunan terkait penanganan rob dan banjir ini programnya sudah terkonsep dengan baik, mulai dari hulu sampai hilir?” kata Ronny.

Ia pun meminta masyarakat sipil bersama media ikut berperan. Menurutnya, masyarakat dan media memiliki peran penting untuk mengawasi proses pembangunan dan penggunaan anggaran daerah.

Sementara itu, politisi PSI dan juga anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Dapil 1, Muhammad Farchan menyoroti aspek berbeda, yakni proses perencanaan pembangunan dan komunikasi pemerintah dengan masyarakat. Sebagai warga Kota Semarang sekaligus mantan birokrat, Farchan mengaku masih memiliki harapan terhadap pemerintahan kota agar mampu menghadirkan pembangunan yang lebih terarah.

Ia menilai pemerintah perlu memperkuat komunikasi publik mengenai setiap kebijakan pembangunan. Minimnya penjelasan, menurut Farchan, justru dapat memunculkan kebingungan dan persepsi negatif di tengah masyarakat.

Ia berharap pemerintah dan DPRD dapat bersama-sama mengevaluasi kebijakan yang dinilai belum memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. “Perlu ditelaah kembali kebijakan-kebijakan yang berbeda pada rakyat, tapi satu sisi bisa memberikan manfaat,” katanya.