Warga Pesisir Pekalongan Desak Pemerintah Perbaiki Jalan dan Jembatan

RRI.CO.ID, Pekalongan – Warga kawasan pesisir Kabupaten Pekalongan kembali menyuarakan tuntutan pembangunan infrastruktur yang dinilai belum proporsional. Bersama LSM Pejuang 24, warga Desa Mulyorejo dan Desa Tegaldowo mendatangi Kantor Bupati Pekalongan untuk mendesak pemerintah daerah mempercepat penanganan infrastruktur di wilayah Pekalongan Utara.

Audiensi tersebut menjadi ruang bagi warga untuk menyampaikan berbagai persoalan yang selama ini mereka hadapi, mulai dari kerusakan jalan, kebutuhan jembatan penghubung, hingga pembangunan rumah pompa. Mereka berharap persoalan tersebut tidak berhenti sebagai bahan pembahasan, tetapi segera diwujudkan melalui program pembangunan yang nyata di lapangan.

Forum audiensi dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, M Yulian Akbar, dan dihadiri perwakilan DPU TARU serta Dinas Perkim LH. Dalam pertemuan itu, warga meminta pemerintah memberikan kepastian mengenai tahapan penanganan sejumlah kebutuhan infrastruktur yang dianggap mendesak bagi masyarakat pesisir.

Ketua LSM Pejuang 24, Teguh Hadi Santoso menegaskan, bakal terus mengawal aspirasi warga setelah audiensi. Ia meminta pemerintah memberikan perhatian pembangunan yang lebih merata kepada kawasan pesisir dan Pekalongan Utara agar masyarakat tidak merasa terpinggirkan dari agenda pembangunan daerah.

“Jangan sampai wilayah Pekalongan Utara termarginalkan. Mohon ditengoklah di wilayah utara,” tegas Teguh, Sabtu 22 Agustus 2026.

Menurutnya, pembangunan tidak semestinya hanya terpusat di wilayah tertentu, sementara masyarakat di kawasan utara masih menghadapi persoalan infrastruktur dasar yang berdampak langsung terhadap kehidupan sehari-hari.

Bagi warga, jalan dan jembatan bukan sekadar proyek fisik, melainkan bagian penting dari konektivitas dan aktivitas ekonomi masyarakat. Infrastruktur yang memadai juga diperlukan untuk memperlancar mobilitas warga serta mendukung akses menuju berbagai layanan publik.

Di tengah tuntutan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menyampaikan sejumlah perkembangan. Sekda M Yulian Akbar mengatakan pembangunan jalan rabat beton di sebelah timur Sungai Meduri dijadwalkan mulai dikerjakan pada Agustus 2026.

"Untuk ruas Karangjompo-Mulyorejo telah masuk dalam penganggaran tahun 2026 dan ditargetkan mulai dikerjakan dalam satu hingga dua minggu ke depan," terangnya.

Namun, Yulian menjelaskan kebutuhan penanganan jalan di Kabupaten Pekalongan masih jauh lebih besar. Untuk memperbaiki kondisi jalan secara keseluruhan, pemerintah daerah memperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp350 miliar. Pada 2026, alokasi yang tersedia berada di kisaran Rp50 miliar hingga Rp60 miliar, sedangkan pada 2027 pemerintah menargetkan anggaran minimal Rp100 miliar.

Besarnya kebutuhan anggaran tersebut menunjukkan persoalan infrastruktur jalan tidak dapat diselesaikan hanya melalui satu kali penganggaran. Karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan penanganan secara bertahap dengan mempertimbangkan tingkat kerusakan dan kebutuhan konektivitas masyarakat.

Selain perbaikan jalan, warga juga mendesak pembangunan jembatan penghubung Jeruksari-Mulyorejo. Jembatan tersebut dinilai penting untuk memperkuat konektivitas masyarakat di kawasan utara. Warga berharap pemerintah memberikan kepastian mengenai tahapan pembangunan sehingga kebutuhan tersebut tidak berhenti pada pembahasan dalam forum audiensi.

Kebutuhan lain yang disampaikan adalah pembangunan rumah pompa di Desa Tegaldowo. Pemerintah daerah menyatakan akan terlebih dahulu melakukan pengecekan terhadap kebutuhan tersebut. Jika dinilai memungkinkan, pembangunan rumah pompa ditargetkan dapat diusulkan dalam penganggaran 2027.

Infrastruktur ini dinilai penting mengingat persoalan kawasan pesisir tidak hanya berkaitan dengan transportasi, tetapi juga tata air dan pengendalian lingkungan.

Audiensi warga bersama LSM Pejuang 24 setidaknya menghasilkan sejumlah titik terang, Namun, bagi masyarakat, keberhasilan pertemuan tersebut akan diukur dari realisasi di lapangan, mulai dari perbaikan jalan, pembangunan jembatan, hingga kepastian rumah pompa.

Warga Pekalongan Utara berharap pemerintah membuktikan komitmennya melalui pembangunan yang benar-benar dapat mereka rasakan, bukan sekadar angka dalam dokumen anggaran.