Jateng Bangun Benteng Siber, Lindungi Layanan Publik Digital

RRI.CO.ID, Semarang – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) memperkuat kolaborasi untuk membangun keamanan siber yang lebih kokoh di tengah pesatnya digitalisasi layanan publik. Langkah ini menjadi upaya strategis untuk memastikan layanan pemerintahan tetap aman, andal, dan terlindungi dari ancaman serangan siber.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno mengatakan, keamanan siber menjadi tantangan utama yang harus dihadapi seiring semakin luasnya penerapan pemerintahan digital. Karena itu, penguatan sistem keamanan tidak dapat dilakukan sendiri dan membutuhkan dukungan berbagai pihak, termasuk BSSN.

“Kita bicara pemerintahan digital tentu saja kita tidak bisa berdiri sendiri, dan tantangannya adalah masalah keamanan siber,” kata Sumarno saat menerima kunjungan BSSN di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Jumat 21 Agustus 2026.

Pertemuan tersebut dihadiri Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Deputi III) BSSN Sulistyo, didampingi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah Lilik Henry Ristanto beserta jajaran. Kunjungan itu menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dalam pengembangan ekosistem pemerintahan digital yang aman dan berkelanjutan.

Sumarno menilai, BSSN memiliki peran penting dalam memberikan pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah daerah menghadapi berbagai tantangan keamanan siber. Menurutnya, kolaborasi yang lebih erat akan mempercepat terwujudnya transformasi digital yang aman di Jawa Tengah.

“Kami merasa senang, dan mudah-mudahan nanti kolaborasi ke depan untuk pemerintahan digital di Jawa Tengah juga akan lebih maju,” ujarnya.

Ia menegaskan, penguatan keamanan siber harus melibatkan seluruh pemerintah kabupaten/kota dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Dengan kolaborasi yang lebih luas, upaya membangun keamanan dan kedaulatan siber dapat dilakukan secara bersama-sama dan lebih efektif.

“Kita bicaranya tidak hanya Pemprov Jateng, tapi juga dengan pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Tengah, bahkan tidak hanya di sisi pemerintahan saja. Semua stakeholder di Jawa Tengah ini bisa bersama-sama berkolaborasi,” katanya.

Sementara itu, Deputi III BSSN Sulistyo mendorong pembentukan Forum Komunikasi Siber dan Sandi Daerah di Jawa Tengah sebagai wadah koordinasi lintas sektor. Forum tersebut diharapkan menjadi sarana berbagi informasi, memperkuat respons terhadap insiden siber, dan mempererat kerja sama antarinstansi.

Forum itu nantinya tidak hanya melibatkan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, tetapi juga sektor kesehatan, perbankan, hingga organisasi yang memanfaatkan sistem elektronik. Keterlibatan berbagai pihak dinilai penting karena ancaman siber dapat berdampak pada banyak sektor layanan publik.

“Kunjungan kami dari BSSN bertemu dengan Pak Sekda itu, bagian dari cara kami berdua untuk menegaskan kembali komitmen bersama untuk membangun keamanan dan kedaulatan siber di wilayah Provinsi Jawa Tengah,” ujar Sulistyo.

Ia menambahkan, BSSN siap mendukung Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun pemerintah kabupaten/kota dalam memperkuat keamanan digital. Dukungan tersebut menjadi semakin penting karena hampir seluruh layanan pemerintahan kini telah terdigitalisasi.

“Kunjungan kami ini juga untuk meneguhkan kembali, bagaimana BSSN siap men-support Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun kabupaten/kota, kaitannya pemerintahan digital yang berjalan sekarang,” tambahnya.

Menurut Sulistyo, keamanan siber bukan hanya soal melindungi data masyarakat, tetapi juga menjaga keberlangsungan layanan publik. Dengan sistem yang kuat, layanan pemerintah dapat tetap berjalan optimal meski menghadapi ancaman serangan siber.

“Mengingat layanan pemerintah, baik itu internal pemerintah maupun masyarakat, hampir semua sudah terdigitalisasi dan harus aman. Itu berarti kita melindungi tidak hanya data masyarakat, tetapi juga melindungi agar layanan publik itu tidak terganggu layanannya karena serangan siber,” pungkasnya.