Usia ke-81, Jateng Genjot Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

RRI.CO.ID, Semarang - Memasuki usia ke-81, Jawa Tengah terus menggenjot perbaikan rumah warga untuk menekan backlog perumahan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Program tersebut tidak hanya menyasar kondisi fisik rumah, tetapi juga diarahkan untuk membantu keluarga penerima memperkuat pendidikan dan ekonomi.

Sepanjang 2025, sebanyak 274.514 unit backlog perumahan berhasil ditangani di Jawa Tengah. Capaian tersebut menurunkan backlog dari 1.332.968 unit pada awal 2025 menjadi 1.058.454 unit pada awal 2026.

Upaya perbaikan berlanjut pada 2026 dengan penanganan 65.449 unit hingga Triwulan II. Program tersebut dibiayai melalui berbagai sumber, mulai APBN melalui BSPS, Dana Desa dan kementerian/lembaga, APBD provinsi, APBD kabupaten/kota, CSR, hingga Baznas.

Dari APBD Provinsi Jawa Tengah, realisasi penanganan hingga Triwulan II mencapai 1.625 unit dari target 5.231 unit. Intervensi pemerintah lebih banyak diarahkan pada peningkatan kualitas rumah yang sudah dihuni masyarakat dibandingkan pembangunan rumah baru.

Pada 2025, dari 17.510 unit yang ditangani melalui APBD Provinsi Jawa Tengah, sebanyak 17.170 unit merupakan peningkatan kualitas RTLH. Sementara pembangunan rumah baru hanya mencapai 340 unit, menunjukkan besarnya fokus pemerintah membuat rumah yang sudah ditempati warga menjadi lebih layak.

Data awal 2026 menunjukkan, dari total 1.058.454 unit backlog, sebanyak 762.064 unit merupakan backlog kelayakan. Sementara, backlog kepemilikan tercatat sebanyak 296.390 unit.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) tidak boleh berhenti pada perbaikan bangunan. Pemerintah juga perlu melihat persoalan keluarga penerima, termasuk pendidikan anak, pekerjaan, hingga akses bantuan sosial.

“Kita bantu tidak hanya rumahnya. Kalau anaknya ada yang putus sekolah, kita sekolahkan. Kalau butuh pekerjaan, bantuan sosialnya juga kita dorong,” kata Ahmad Luthfi saat menyalurkan bantuan perbaikan RTLH di Desa Gondang, Sragen.

Gambaran itu terlihat ketika Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mengecek rumah Sailah (50), warga Desa Ayamputih, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen. Setelah rumahnya mendapat bantuan RTLH, Taj Yasin juga melihat kondisi ekonomi keluarga dan peluang peningkatan keterampilan bagi anaknya.

Suami Sailah, Ade Suratman, masih merantau ke Cirebon sebagai pedagang cilok, sedangkan Sailah bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Penghasilan keduanya masih terbatas, sementara anak sulung mereka yang telah lulus SMA belum memperoleh pekerjaan.

Taj Yasin kemudian berupaya menghubungkan anak Sailah dengan peluang kerja dan pengembangan keterampilan. Akses yang ditawarkan antara lain bursa kerja, pelatihan vokasi, magang, hingga peluang bekerja ke Jepang jika tersedia.

“Anaknya sudah lulus SMA. Kita coba link-kan (hubungkan) ke dunia usaha atau pekerjaan,” ujarnya.

Bagi Sailah, bantuan tersebut membuat kondisi rumah keluarganya berubah secara nyata. Rumah yang sebelumnya masih berlantai tanah dan temboknya belum diplester, kini menjadi lebih layak untuk ditempati.

Manfaat serupa dirasakan Hadi Mulyono, warga Kudus, yang sebelumnya kesulitan memperbaiki rumah karena keterbatasan ekonomi. Bantuan pemerintah membuat keinginan yang selama ini sulit diwujudkan akhirnya dapat terealisasi.

Meski penanganan terus digenjot, hingga Triwulan II 2026 masih terdapat 993.005 unit backlog yang membutuhkan perhatian. Pemerintah Jawa Tengah karena itu perlu menjaga kesinambungan program agar semakin banyak keluarga memperoleh hunian yang layak.