Ekonomi Digital Berkembang, Sensus Ekonomi 2026 Mampu Ungkap Invisible Economy

RRI.CO.ID., Semarang - Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya menjadi agenda pendataan pelaku usaha. Sensus ini juga mampu memotret aktivitas invisible economy atau ekonomi yang selama ini belum banyak tercatat dalam statistik resmi. Pendataan tersebut dinilai penting sebagai dasar penyusunan kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran di tengah pesatnya perkembangan ekonomi digital.

Hal ini dikatakan oleh pengamat Ekonomi Universitas Negeri Semarang (UNNES), Dr. Vitradesie Noekent, S.E., M.M., saat dialog di RRI edisi Selasa, 11 Agustus 2026. Menurutnya, Sensus ekonomi kali ini akan menangkap perubahan struktur ekonomi yang terjadi dalam satu dekade terakhir.

Ia menjelaskan, data terbaru dibutuhkan karena sensus sebelumnya dilaksanakan pada 2016. Sementara, berbagai bentuk usaha baru terus bermunculan seiring perkembangan teknologi.

Salah satu pembaruan penting dalam Sensus Ekonomi 2026 adalah pemetaan invisible economy, seperti pelaku usaha berbasis e-commerce, content creator, afiliator, hingga berbagai aktivitas ekonomi digital lainnya. Kelompok usaha tersebut dinilai memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi belum sepenuhnya terpetakan dalam pendataan sebelumnya.

"Hal yang paling menarik di Sensus Ekonomi 2026 adalah invisible economy yang tidak dapat ditangkap jika hanya menggunakan teknik survei. Data ini akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan berbasis data atau data driven," ujarnya.

Ia menambahkan, data hasil sensus dapat dimanfaatkan pemerintah untuk menentukan bentuk intervensi yang sesuai, mulai dari penguatan infrastruktur digital, pelatihan, hingga pengembangan potensi ekonomi di daerah. Menurutnya, pemetaan tersebut juga mampu mengidentifikasi kantong-kantong pertumbuhan ekonomi baru yang tumbuh secara organik dari masyarakat.

Selain itu, ia mengingatkan masyarakat agar tidak ragu memberikan data kepada petugas sensus. Ia menegaskan seluruh informasi yang diberikan responden dijamin kerahasiaannya, dienkripsi oleh sistem BPS, serta hanya digunakan secara agregat untuk kepentingan perencanaan pembangunan, bukan sebagai dasar perpajakan.

"Ketika kita memiliki data yang kuat, Indonesia dapat menunjukkan potret perekonomian yang sebenarnya. Kepercayaan internasional akan tumbuh melalui investasi, rantai pasok, dan berbagai peluang yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional," ucapnya.(imm)