RRI.CO.ID, Semarang - Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) Jawa Tengah mengingatkan operator telekomunikasi agar tidak menaikkan tarif paket internet setelah diterapkannya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai kuota internet yang tidak hangus.

Ketua LP2K Jawa Tengah, Abdun Mufid, menilai kebijakan baru tersebut berpotensi mendorong operator melakukan penyesuaian strategi bisnis. Karena itu, pemerintah diminta mengawasi agar perubahan tidak berujung pada beban tambahan bagi masyarakat.

"Jangan sampai karena kebijakan ini diterapkan, harga paket internet justru naik atau kuota yang diperoleh konsumen malah berkurang. Kalau begitu, pada akhirnya masyarakat tetap dirugikan," katanya kepada RRI, Selasa 4 Agustus 2026.

Menurut Mufid, operator memang memiliki kepentingan menjaga pendapatan usahanya. Namun, kepentingan tersebut tidak boleh mengurangi hak konsumen maupun menurunkan keterjangkauan layanan internet yang kini menjadi kebutuhan pokok masyarakat.

Ia menilai pemerintah sebagai regulator perlu memastikan perubahan kebijakan tidak memicu praktik yang merugikan konsumen. Kemungkinan adanya kesepakatan tarif di antara operator juga perlu diawasi.

"Kompetisi harus tetap sehat, jangan sampai ada kesepakatan antaroperator menentukan tarif yang sama-sama mahal. Itu tentu tidak baik bagi konsumen," ujarnya.

Abdun menambahkan, internet kini tidak hanya digunakan untuk hiburan, tetapi juga menjadi sarana utama pendidikan, transaksi ekonomi, hingga operasional berbagai pelaku usaha. Karena itu, keterjangkauan harga paket internet harus tetap menjadi perhatian pemerintah.

Menurutnya, pemerintah perlu memastikan perubahan kebijakan tetap mendukung iklim usaha dan aktivitas masyarakat yang semakin bergantung pada layanan internet.

"Pemerintah harus mengawal implementasinya agar tujuan putusan MK benar-benar melindungi konsumen, bukan justru memunculkan persoalan baru berupa kenaikan harga atau penurunan kualitas layanan," kata Abdun.