RRI.CO.ID, Semarang - Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi meminta para peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXVIII meninggalkan pola birokrasi yang hanya berorientasi pada rutinitas. Mereka didorong melahirkan terobosan yang mampu mempercepat pelayanan publik dan menyelesaikan persoalan masyarakat secara nyata.

Pesan tersebut disampaikan Luthfi saat membuka Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXVIII di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah, Senin 3 Agustus 2026. Menurutnya, pelatihan kepemimpinan harus menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan masyarakat, bukan sekadar menjadi syarat kenaikan jabatan.

“Harapannya nanti setelah adanya PKN, dia pulang ke provinsi atau daerahnya bisa mengubah birokrasinya. Mempunyai terobosan ide-ide kreatif, sehingga mereka akan lebih maju,” katanya.

Luthfi mengatakan tantangan birokrasi saat ini semakin berat akibat tekanan fiskal, perubahan global, dan meningkatnya tuntutan pelayanan publik. Kondisi tersebut menuntut pemimpin yang adaptif, berani mengambil keputusan, dan mampu menghadirkan solusi yang efektif.

Menurutnya, kepemimpinan tidak cukup hanya menguasai teori yang dipelajari selama pelatihan. Pemimpin harus mampu mendengar persoalan masyarakat, melihat kondisi di lapangan, lalu menerjemahkannya menjadi kebijakan yang berdampak.

“Banyak teori kepemimpinan di tempat kita. Akan tetapi, bagaimana kita bisa mendengar, melihat, dan bekerja, jadi yang paling efektif,” ujarnya.

Luthfi juga mengingatkan, persoalan pemerintahan tidak dapat diselesaikan secara sendiri-sendiri. Keberhasilan pembangunan membutuhkan kerja sama lintas sektor, lintas daerah, dan lintas tingkatan pemerintahan.

Ia menegaskan, pemimpin harus membangun tim yang kuat daripada mengandalkan kemampuan individu semata. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga pemerintah desa menjadi kunci dalam mempercepat pembangunan.

Sebagai contoh, Luthfi menyinggung keberhasilan Jawa Tengah mempertahankan posisi sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Pada 2025, produksi gabah Jawa Tengah mencapai sekitar 9,5 juta ton atau berkontribusi hampir 15,6 persen terhadap produksi nasional.

Menurutnya, capaian tersebut lahir dari kolaborasi seluruh pemerintah kabupaten dan kota bersama organisasi perangkat daerah terkait. Pola kerja yang sama juga perlu diterapkan dalam pengembangan pariwisata, ekonomi hijau, dan berbagai sektor strategis lainnya.

Deputi Bidang Transformasi Pembelajaran Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Erna Erawati, mengatakan pemimpin birokrasi masa depan harus memiliki kemampuan adaptif, berorientasi pada dampak, dan mampu berkolaborasi. Menurutnya, masyarakat tidak menilai banyaknya program yang dibuat pemerintah, tetapi seberapa besar masalah mereka dapat diselesaikan.

“Masyarakat sering kali tidak menanyakan berapa banyak programnya. Masyarakat hanya menginginkan masalahnya selesai. Mereka menginginkan kehadiran negara yang benar-benar memiliki dampak atau makna bagi masyarakat,” kata Erna.

Untuk diketahui, pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXVIII diikuti 51 peserta dari kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota dari berbagai wilayah Indonesia. Keberagaman peserta diharapkan menjadi ruang bertukar pengalaman dan memperkuat praktik-praktik terbaik dalam tata kelola pemerintahan.