RRI.CO.ID, Kabupaten Magelang - Pemerintah Kabupaten Magelang mulai menyiapkan langkah jangka panjang mengatasi keterbatasan sumber daya manusia di sektor transportasi darat. Salah satunya melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Perhubungan,.

“Nota kesepahaman tersebut ditandatangani Wakil Bupati Magelang Sahid dan Kepala BPSDM Kementerian Perhubungan Suharto di Gedung Ilmu Pelayaran (PIP), Kota Semarang. Kerja sama tersebut menjadi payung hukum awal sebelum dilanjutkan dengan perjanjian kerja sama yang ditargetkan mulai direalisasikan pada penerimaan taruna tahun ajaran 2027 mendatang,” kata Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang ,Mashadi, Jumat 31 Juli 2026.

Mashadi mengatakan, Pemkab Magelang membuka jalan bagi putra-putri daerah menempuh pendidikan kedinasan secara gratis dan kembali mengabdi di daerah. Saat ini, Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang membutuhkan sedikitnya sembilan tenaga profesional di bidang transportasi darat untuk memperkuat pelayanan dan pengawasan.

Menurutnya, Pemkab Magelang hanya membutuhkan lulusan transportasi darat, karena Kabupaten Magelang tidak memiliki bandara, pelabuhan, jalur kereta api maupun transportasi danau. Kebutuhan tersebut difokuskan pada pengawas keselamatan transportasi, penguji kendaraan bermotor, dan pelaksana kebijakan transportasi darat,.

Ia menambahkan, setelah MoU ditandatangani, tahapan berikutnya penyusunan perjanjian kerjasama dengan BPSDM Kementerian Perhubungan. Apabila seluruh proses berjalan sesuai rencana, penerimaan taruna asal Kabupaten Magelang akan dimulai pada tahun ajaran 2027.

Selain itu, Pemkab Magelang menargetkan pembukaan pendidikan Diploma IV lebih dahulu pada 2027, disusul program Diploma III pada 2028. Dengan skema tersebut, lulusan pertama diharapkan dapat kembali ke Kabupaten Magelang pada 2031 untuk mengisi kebutuhan aparatur di Dinas Perhubungan.

“ Yang menarik, program ini diarahkan menjadi kesempatan bagi masyarakat Kabupaten Magelang, khususnya dari keluarga kurang mampu, untuk memperoleh pendidikan tinggi tanpa terbebani biaya. Ini sesuai petunjuk bupati, warga Kabupaten Magelang yang lolos seleksi akan dibiayai,” ujarnya.

. Sementara itu, Kepala BPSDM Kementerian Perhubungan Suharto menjelaskan, lembaganya memiliki 22 perguruan tinggi vokasi transportasi yang menyiapkan SDM profesional di sektor darat, laut, dan udara. Program pola pembibitan kembali dijalankan sejak 2018 sebagai upaya memenuhi kebutuhan aparatur pemerintah di bidang transportasi s,etelah sempat terhenti akibat perubahan status sekolah kedinasan dan moratorium penerimaan aparatur sipil negara pada awal tahun 2000-an.

“Kebutuhan SDM transportasi semakin mendesak seiring meningkatnya pertumbuhan kendaraan bermotor yang jauh melampaui pertumbuhan infrastruktur jalan. Kondisi tersebut menuntut daerah memiliki aparatur yang kompeten agar mampu menjaga keselamatan, mengelola lalu lintas, serta menghadirkan pelayanan transportasi yang lebih baik.,”katanya. (wied)