RRI.CO.ID, Rembang – Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, mengusulkan agar pekerja miskin di sektor informal menjadi penerima bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan yang dibiayai negara. Usulan tersebut disampaikan saat sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan di Gedung Serbaguna Desa Pancur, Kecamatan Pancur, Kabupaten Rembang, Rabu, 29 Juli 2026.

Menurut Edy, upaya tersebut merupakan bagian dari komitmen untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera melalui perlindungan jaminan sosial. Selain jaminan kesehatan, pekerja juga perlu mendapatkan jaminan kecelakaan kerja agar memiliki kepastian perlindungan saat menjalankan aktivitasnya.

Ia menjelaskan, bersama Fraksi PDI Perjuangan dan Komisi IX mengusulkan norma dalam Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengatur penerima bantuan iuran bagi pekerja miskin informal. Dengan begitu, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) maupun Jaminan Kematian (JKN) bagi warga miskin dapat ditanggung oleh negara.

Edy menegaskan, usulan tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN). Menurutnya, setiap penduduk wajib menjadi peserta BPJS sehingga negara juga memiliki kewajiban menjamin masyarakat miskin.

"Dalam amanah UU SJSN setiap penduduk wajib menjadi peserta BPJS. Karena wajib, berarti ada kewajiban negara bagi orang miskin, karena di dalam UUD, fakir miskin itu dipelihara oleh negara," ujar Edy di hadapan ratusan peserta.

Ia menilai sangat logis apabila RUU Ketenagakerjaan mengakomodasi pekerja miskin seperti nelayan, pemulung, dan petani yang masuk kategori desil 1 hingga 5 sebagai penerima bantuan iuran. Menurutnya, kebijakan tersebut perlu mendapat persetujuan pemerintah agar manfaat perlindungan sosial semakin luas.

Edy memperkirakan terdapat sekitar 20 juta warga miskin yang dapat menjadi sasaran penerima bantuan iuran JKK. Dengan besaran iuran Rp16.800 per orang setiap bulan, anggaran yang dibutuhkan diperkirakan mencapai sekitar Rp4 triliun per tahun.

"Setiap tahun bisa mensupport sekitar 20 juta orang, dengan besaran iuran per orangnya Rp16.800 setiap bulan, maka itu membutuhkan sekitar Rp4 triliun. Nilai yang kecil namun sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," katanya.

Ia berharap usulan tersebut dapat dibahas dan disetujui dalam pembahasan RUU Ketenagakerjaan. Dengan demikian, pekerja miskin di sektor informal memperoleh perlindungan sosial serta kepastian jaminan apabila mengalami kecelakaan kerja.

Sementara itu, Kepala Bidang Kepesertaan Program Khusus BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kudus, Ariya Dwi Rendra, mengatakan cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di masyarakat masih belum optimal. Oleh karena itu, sosialisasi kepada masyarakat perlu terus ditingkatkan.

"Mungkin baru sekitar di bawah 50 persen masyarakat yang sudah terlindungi. Masih butuh upaya dari pemerintah kabupaten maupun pusat, termasuk BPJS Ketenagakerjaan, untuk terus melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Rembang," ucap Ariya. (Mif)