RRI.CO.ID, Pekalongan – Puluhan warga Dukuh Pasirsari, Kelurahan Pasir Kraton Kramat, Kota Pekalongan, yang bermukim di sepanjang bantaran Sungai Bremi terancam kehilangan tempat tinggal. Hal itu akibat rencana pembangunan jalan di kawasan Sungai Bremi sebagai bagian dari proyek penanganan banjir.

Warga Pasirsari, Kustinah, mengaku diliputi kecemasan karena rumah yang telah ditempatinya selama puluhan tahun masuk dalam area terdampak proyek tersebut. "Rumah ini sudah kami tempati puluhan tahun. Kalau memang harus terkena proyek, kami berharap pemerintah memberikan ganti untung yang layak dan adil," ujar Kustinah, Minggu 12 Juli 2026.

Menurutnya, pemerintah telah menggelar sosialisasi tahap awal kepada warga beberapa hari lalu. Dalam sosialisasi itu disampaikan gambaran umum mengenai proyek dan titik-titik lokasi yang akan terdampak.

Namun demikian, kata dia, hingga kini belum ada penjelasan rinci mengenai mekanisme pembebasan lahan, besaran nilai ganti untung, maupun tahapan pelaksanaan relokasi bagi warga yang terdampak. Karena itu, warga berharap pemerintah menjamin proses pembebasan lahan dilakukan secara transparan serta mengedepankan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.

"Kami tidak menolak pembangunan. Yang kami harapkan adalah adanya keterbukaan dan ganti untung yang sesuai dengan kondisi sebenarnya," katanya. Berdasarkan hasil sosialisasi, proyek tersebut diperkirakan mulai dikerjakan pada 2027.

Rencananya akan dibangun jalan selebar enam meter di sisi kanan dan kiri Sungai Bremi. Pembangunan itu berdampak pada rumah-rumah warga yang berada di sepanjang bantaran sungai.

Sementara itu, upaya penanganan banjir dan rob di Kota Pekalongan terus mendapat dukungan dari pemerintah pusat. Anggota Komisi VI DPR RI, Rizal Bawazier, memastikan akan mengawal percepatan penanganan Sungai Bremi-Meduri yang menjadi salah satu proyek strategis pengendalian banjir di wilayah pesisir Kota Pekalongan.

Komitmen tersebut disampaikan Rizal saat kunjungan kerja daerah pemilihan (kundapil) di Ruang Buketan Setda Kota Pekalongan. Menurutnya, percepatan proyek pengendalian banjir diperlukan agar masyarakat Kota Pekalongan segera terbebas dari ancaman banjir dan rob yang selama ini kerap melanda kawasan tersebut.

"Kami siap memberikan dukungan dan menghubungkan kebutuhan daerah dengan kementerian terkait. Mudah-mudahan pada tahun 2027 kondisi banjir di Kota Pekalongan semakin terkendali. Penanganan Sungai Bremi-Meduri menjadi kunci penting untuk menyelesaikan persoalan banjir yang selama ini dihadapi masyarakat Kota Pekalongan," tegas Rizal.

Meski demikian, pelaksanaan proyek diharapkan tetap memperhatikan hak-hak warga yang terdampak, termasuk pemberian ganti untung yang layak serta proses pembebasan lahan yang transparan dan sesuai ketentuan yang berlaku.