RRI.CO.ID, Kudus - Kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) yang menghentikan sementara pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penghentian itu selama masa libur sekolah, dari para mitra penyelenggara program MBG melakukan berbenah satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).
Penghentian sementara MBG tertuang dalam Surat Edaran (SE) Kepala BGN Nomor 12 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada periode hari libur dalam rangka penyelenggaraan Program MBG Tahun Anggaran 2026. Dalam surat edaran yang diterbitkan pada 17 Juni 2026 itu, operasional MBG dihentikan selama masa libur sekolah, yakni mulai 22 Juni hingga 13 Juli 2026.
Kebijakan tersebut dilakukan untuk optimalisasi tata kelola operasional, efisiensi sumber daya, serta standardisasi pelaksanaan program MBG di seluruh Indonesia. Selama masa penghentian, SPPG yang tidak beroperasi juga tidak menerima insentif operasional.
Koordinator Paguyuban Mitra SPPG Wahyu Widodo, menjelaskan alasannya pemerintah melakukan penyesuaian tersebut. BGN pusat sedang audit besar besaran. Bagi dapur yang tidak sesuai akan dianulir atau ditutup. ”Tentunya kami dan anggota yang tergabung dalam paguyuban sedikit kecewa dengan keluarnya surat edaran tersebut, karena dari sisi ekonomi dan investasi sangat merugikan,” ujarnya.
Saat penghentian MBG selama libur sekolah, para mitra juga masih menanggung biaya operasional lainnya seperti listrik, air, perawatan alat dapur, kendaraan, IPAL hingga keamanan.
Meski demikian, pihaknya tetap menghormati keputusan pemerintah. Sebagai mitra pelaksana program strategis nasional, mereka memilih untuk patuh dan memahami langkah yang diambil BGN.
“Bagaimanapun juga kami sebagai mitra pemerintah harus tetap patuh dan bisa memahami kondisi negara saat ini yang sedang berusaha memperbaiki tata kelola menuju arah yang lebih baik,” katanya.
Wahyu, menambahkan selama liburan tidak ada namanya distribusi makanan dalam bentuk apapun sesuai dengan SE. Di masa liburan nanti para mitra diharapkan untuk memperbaiki dan melengkapi sarana dan prasarana SPPG yang dibutuhkan sesuai juknis agar kedepannya bisa memberi pelayanan terbaik bagi penerima manfaat.
Dampak penghentian MBG ternyata tidak hanya dirasakan pengelola dapur SPPG. Salah satunya Agus Sulistiyanto, sebagai pemasok sayuran selada hidroponik untuk beberapa dapur MBG.
Ia, mengaku kini harus bekerja ekstra mencari pasar baru untuk menyerap hasil panennya. Selama ini, dapur-dapur MBG menjadi salah satu pelanggan utama yang secara rutin menyerap produksi selada hidroponik miliknya. Ketika operasional dapur dihentikan sementara, permintaan pun langsung turun drastis.
“Saat ini harus mencari resto atau rumah makan yang mau beli,” ujarnya.
Menurut Agus, sayuran hidroponik memiliki masa simpan yang terbatas sehingga harus segera dipasarkan agar tidak mengalami kerugian. Kondisi tersebut membuat para petani dan pemasok bahan baku harus bergerak cepat mencari pembeli alternatif selama program MBG belum kembali berjalan. (RK)
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....