Hadapi Puncak Kemarau 2026, DPRD Jateng Minta Pemprov Optimalisasi Embung

RRI.CO.ID, Semarang – DPRD Provinsi Jawa Tengah meminta Pemerintah Provinsi(Pemprov) Jawa Tengah memaksimalkan fungsi embung sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi kekeringan pada musim kemarau 2026. Optimalisasi embung dinilai penting untuk menjaga ketersediaan air bagi pertanian maupun kebutuhan air bersih masyarakat.

Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah, Nur Saadah, mengatakan pemeliharaan infrastruktur sumber daya air harus menjadi perhatian utama. Menurutnya, embung yang telah dibangun di berbagai daerah memiliki peran strategis dalam menjaga pasokan air saat musim kemarau.

Keberadaan embung dinilai mampu mendukung produktivitas sektor pertanian, terutama tanaman padi. Hal tersebut penting untuk mendukung target produksi padi Jawa Tengah yang pada 2026 ditetapkan mencapai 10,55 juta ton Gabah Kering Giling (GKG).

“Keberadaan embung akan membantu menggenjot produktivitas pangan, terutama padi, guna mencapai target swasembada pangan. Apalagi target produksi padi Jawa Tengah pada 2026 cukup besar, yakni mencapai 10,55 juta ton Gabah Kering Giling (GKG),” ujar Nur Saadah dalam siaran pers, Rabu, 17 Juni 2026.

Ia menegaskan embung harus tetap berfungsi optimal dan terbebas dari pendangkalan yang dapat mengurangi kapasitas tampung air. Dengan kondisi tersebut, embung dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menopang kebutuhan air selama musim kemarau.

Meski sepanjang 2025 hingga awal 2026 telah dibangun sedikitnya 12 embung baru, DPRD menilai jumlah tersebut masih belum mencukupi kebutuhan seluruh wilayah Jawa Tengah. Oleh karena itu, pemerintah daerah didorong melakukan pendataan wilayah yang masih mengalami keterbatasan pasokan air dan menyusun rencana pembangunan embung secara lebih strategis.

Selain memperkuat fungsi embung, DPRD juga meminta Pemprov Jawa Tengah meningkatkan koordinasi dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan distribusi air bersih kepada masyarakat tetap berjalan lancar selama musim kemarau.

Sementara itu, Kepala BPBD Jawa Tengah, Bergas Catursasi Penanggungan, mengatakan pihaknya telah memetakan daerah-daerah yang berpotensi terdampak kekeringan. BPBD juga menyiapkan cadangan air bersih untuk menghadapi kemungkinan krisis air di sejumlah wilayah.

“Pada 2026 ini sudah disiapkan 123 juta liter air. Ada 18 kabupaten/kota yang diperkirakan akan terdampak dan air bersih tersebut sudah siap untuk didistribusikan,” kata Bergas.

Menurutnya, karakteristik musim kemarau tahun ini diperkirakan tidak jauh berbeda dengan kondisi pada 2024. Saat itu, BPBD bersama berbagai pihak berhasil menyalurkan sekitar 54 juta liter air bersih kepada masyarakat di daerah terdampak kekeringan.

Di sisi lain, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memastikan koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota terus dilakukan secara intensif. Pemprov Jawa Tengah juga menggandeng sejumlah BUMD guna memperluas jangkauan bantuan dan meminimalkan dampak kekeringan selama musim kemarau 2026.

Melalui berbagai langkah antisipasi tersebut, pemerintah berharap kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi. Selain itu, produktivitas pertanian di Jawa Tengah juga diharapkan tetap terjaga meski menghadapi musim kemarau.