Bukti Pajak Kembali ke Warga, Jateng Gelontorkan Dana Rp1,7 Triliun ke Desa

RRI.CO.ID, Semarang - Dana yang dihimpun dari pajak kendaraan bermotor masyarakat Jawa Tengah kembali mengalir ke desa-desa dalam bentuk pembangunan. Salah satu buktinya, lewat alokasi anggaran Rp1,7 triliun program Bantuan Keuangan Pemerintah Desa (Bankeupemdes) 2026 yang disebar di 13.093 titik.

Program tersebut menjangkau desa-desa di 29 kabupaten se-Jawa Tengah. Anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah itu sebagian besar ditopang oleh pendapatan asli daerah, terutama dari sektor pajak kendaraan bermotor.

Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa Dispermadesdukcapil Jawa Tengah, Eko Sukoco mengatakan salah satu bentuknya adalah melalui pembangunan sarana dan prasarana yang langsung dirasakan manfaatnya oleh warga desa. Mulai dari pembangunan jalan, jembatan, saluran irigasi, hingga fasilitas pendidikan, sosial, budaya, dan olahraga.

Menurutnya, bantuan itu naik jika dibandingkan dengan anggaran 2025 yang hanya Rp1,6 triliun. Selain memperbaiki infrastruktur, program tersebut juga mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan perputaran ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja dan penggunaan material dari masyarakat setempat.

"Ini merupakan bentuk perhatian pemerintah provinsi kepada desa. Kami meyakini dana yang beredar melalui bantuan ini, akan memberikan multiplier effect bagi perekonomian desa," ujarnya.

Besaran bantuan yang diterima desa bervariasi antara Rp50 juta hingga Rp200 juta sesuai jenis kegiatan yang dilaksanakan. Skema ini memungkinkan setiap desa memperolehDesa Banyubiru, Kabupaten Semarang dukungan pembangunan sesuai kebutuhan wilayah masing-masing.

Desa Banyubiru, Kabupaten Semarang misalnya menerima manfaat Bankeupemdes lada 2025 berupa pembangunan talud drainase senilai Rp200 juta dan penahan tebing di sejumlah dusun senilai Rp50 juta. Kepala desa setempat, Sri Anggoro Siswaji mengatakan dana yang masuk ke rekening desa itu dikelola bersama Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), dengan melibatkan tenaga kerja lokal.

"Manfaatnya sangat dirasakan masyarakat. Selain mengurangi risiko banjir dan longsor, pembangunan ini juga mendukung pengembangan kawasan wisata di desa," katanya.

Warga Dusun Dangkel, Sugiarto, menilai pembangunan tersebut menjadi bukti nyata bahwa pajak yang dibayarkan masyarakat kembali dalam bentuk program yang bermanfaat. Menurutnya, manfaat langsung yang dirasakan warga membuat masyarakat semakin memahami pentingnya kontribusi pajak bagi pembangunan daerah.

"Warga tentu senang karena manfaatnya bisa dirasakan langsung. Ini membuat masyarakat semakin paham, bahwa pajak yang dibayarkan akan kembali untuk kepentingan masyarakat," tandasnya.