Hadapi Hoaks-Disinformasi, Gubernur Gandeng Ulama Jaga Jateng Kondusif

RRI.CO.ID, Semarang - Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menggandeng Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai mitra strategis untuk menjaga kondusivitas daerah di tengah derasnya arus informasi yang berpotensi memicu disinformasi, hoaks, hingga ujaran kebencian. Peran ulama dinilai penting sebagai penyejuk masyarakat sekaligus penguat persatuan di tengah berbagai tantangan sosial yang berkembang.

Hal tersebut disampaikan Ahmad Luthfi saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) XI MUI Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 di Ungaran, Kabupaten Semarang, Rabu, 10 Juni 2026. MUI dinilainya memiliki posisi strategis sebagai “cooling system” yang mampu menjaga suasana masyarakat tetap adem dan harmonis.

Luthfi mengibaratkan MUI seperti radiator yang berfungsi mendinginkan mesin ketika panas. “Masyarakat akan adem apabila ada ulama datang dalam rangka memberikan pembinaan,” kata Luthfi.

Ia menegaskan, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam menghadapi berbagai tantangan, mulai dari tekanan fiskal, dinamika geopolitik global, hingga upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, diperlukan kolaborasi kuat antara pemerintah, Forkopimda, organisasi kemasyarakatan, MUI, dan seluruh elemen masyarakat.

“Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri seperti superman. Kita membutuhkan super team,” ujarnya.

Sebagai bentuk penguatan sinergi, Luthfi meminta pengurus baru MUI Jawa Tengah mempererat komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. “Saya ingin nanti pengurus yang baru menjadikan kantor gubernur sebagai kantor bersama,” katanya.

Menurut Luthfi, stabilitas dan kondusivitas daerah menjadi modal utama dalam mendorong pembangunan Jawa Tengah. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah saat ini mencapai 5,89 persen, sementara angka kemiskinan berhasil ditekan dari 9,88 persen menjadi 9,39 persen berkat dukungan berbagai pihak.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum MUI Pusat, Marsudi Syuhud, mengatakan MUI merupakan rumah besar yang menghimpun berbagai organisasi Islam di Indonesia. Kehadiran MUI menjadi wadah pemersatu umat sekaligus mitra pemerintah dalam menjaga harmoni kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurut Marsudi, perbedaan pandangan dan amaliah di antara organisasi Islam merupakan hal yang wajar dan harus dikelola dalam semangat kebersamaan agar tidak berkembang menjadi konflik di tengah masyarakat. “Betapapun berbeda organisasi, berbeda amaliah, berbeda pelaksanaan, bahkan kadang berbeda pendapat, semua masih bisa bersama dalam MUI,” ujarnya.

Musda XI MUI Jawa Tengah mengusung tema “Menjaga Moralitas Beragama, Bermasyarakat, dan Bernegara”. Forum ini menjadi momentum konsolidasi organisasi untuk menyusun program kerja sekaligus memilih kepengurusan MUI Jawa Tengah periode 2026–2031.