RRI.CO.ID, Semarang - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta Bank Pembangunan Daerah (BPD) memperluas akses permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Langkah itu dinilai penting untuk mencegah pelaku usaha kecil terjerat pinjaman online ilegal maupun rentenir.

Permintaan tersebut disampaikan Luthfi saat membuka Musyawarah Nasional Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (FKDK BPDSI) di Gedung Gradhika Bhakti Praja Semarang, Rabu, 3 Juni 2026. Ia menegaskan perbankan daerah harus hadir sebagai solusi pembiayaan yang mudah, aman, dan terjangkau bagi masyarakat.

Menurut Luthfi, UMKM merupakan tulang punggung ekonomi daerah yang harus terus diperkuat. Di Jawa Tengah sendiri terdapat sekitar 4,2 juta pelaku UMKM, dengan sekitar 3,2 juta di antaranya merupakan usaha mikro yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota.

Besarnya jumlah pelaku usaha tersebut membutuhkan dukungan pembiayaan yang memadai agar dapat berkembang dan naik kelas. BPD didorong memperluas penyaluran kredit produktif, termasuk melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbunga rendah.

Ia menilai kemudahan akses modal menjadi salah satu cara efektif meningkatkan daya tahan UMKM. Selain memperkuat usaha masyarakat, langkah tersebut juga mampu mengurangi ketergantungan pelaku usaha terhadap sumber pinjaman yang memberatkan.

Luthfi mengatakan penguatan ekonomi daerah tidak hanya bertumpu pada pemerintah semata, tetapi juga dari perbankan, BUMD, dunia usaha, perguruan tinggi, hingga media massa perlu bergerak bersama mendukung pertumbuhan ekonomi. Kolaborasi lintas sektor inilah yang menjadi kunci dalam menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi yang dihadapi daerah.

Selain mendorong permodalan UMKM, Luthfi juga meminta BUMD mengambil peran lebih besar dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Salah satunya melalui penguatan distribusi dan pengendalian harga komoditas pangan strategis.

Ia mencontohkan komoditas bawang merah Brebes dan cabai yang kerap mengalami fluktuasi harga akibat persoalan distribusi. Dalam kondisi tersebut, pemerintah daerah, BUMD, perbankan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan perlu berkolaborasi mencari solusi.

"Seluruh potensi masyarakat harus kita rangkul. Ikut menyelesaikan masalah di wilayah kita," ujar Luthfi.

Pelaksana Tugas Ketua Umum FKDK BPDSI, Mas'ud Said, mengatakan BPD memiliki posisi penting dalam mendukung pembangunan daerah. Selain menjadi sumber pembiayaan, keberadaan BPD juga berkontribusi besar terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Menurutnya, kekuatan BPD dalam sistem perbankan nasional cukup besar dengan total aset mencapai sekitar Rp1.100 triliun atau sekitar 10 persen dari total aset perbankan nasional. Potensi tersebut perlu terus diperkuat agar BPD semakin kompetitif dan mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Komisaris Utama Bank Jateng Adnas menambahkan, BPD merupakan salah satu pilar utama penggerak ekonomi daerah. Oleh karena itu, penguatan tata kelola, manajemen risiko, inovasi, dan kolaborasi harus terus dilakukan agar kontribusi BPD terhadap pembangunan daerah semakin optimal.