RRI.CO.ID, Semarang – DPRD Kota Semarang menetapkan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) Tahun 2027 dalam rapat paripurna yang digelar di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Semarang, Rabu, 3 Juni 2026. Dokumen tersebut akan menjadi salah satu landasan penting dalam penyusunan arah pembangunan daerah pada tahun mendatang.

Wakil Wali Kota Semarang, Iswar Aminuddin, hadir mewakili Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng untuk menerima dokumen resmi Pokok-Pokok Pikiran DPRD. Dokumen strategis tersebut merupakan hasil penyerapan aspirasi masyarakat melalui berbagai mekanisme yang dilakukan anggota dewan.

Dalam sambutan Wali Kota yang dibacakannya, Iswar menegaskan Pokok-Pokok Pikiran DPRD merupakan representasi suara masyarakat yang harus menjadi bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Aspirasi tersebut dihimpun melalui kegiatan reses, kunjungan lapangan, dialog dengan warga, hingga pengamatan langsung terhadap berbagai persoalan di lapangan.

"Pokok-Pokok Pikiran DPRD merupakan hasil dari proses panjang mendengarkan warga melalui reses, kunjungan lapangan, dialog dengan warga, serta pengamatan langsung terhadap berbagai persoalan dan potensi di setiap wilayah Kota Semarang. Karena itu, Pokok-Pokok Pikiran DPRD adalah cerminan suara warga yang harus kita tempatkan sebagai bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah," ujar Iswar.

Pemerintah Kota Semarang, lanjutnya, akan menelaah setiap usulan yang masuk secara terukur agar dapat diselaraskan dengan arah pembangunan daerah maupun kebijakan pemerintah yang lebih tinggi. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan setiap program memiliki dampak yang optimal bagi masyarakat.

Menurut Iswar, penyelarasan program bukan berarti mengurangi substansi aspirasi warga. Sebaliknya, proses tersebut dilakukan agar setiap program memiliki daya ungkit yang lebih besar dan mampu memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.

"Penyelarasan tersebut bukan untuk mengurangi substansi aspirasi warga, melainkan untuk memastikan bahwa setiap program yang dilaksanakan memiliki daya ungkit yang lebih besar. Saling terhubung dan mampu memberikan manfaat yang optimal bagi warga," katanya.

Dalam kesempatan itu juga disampaikan tema prioritas pembangunan Kota Semarang Tahun 2027, yakni pengembangan pariwisata dan ekonomi kerakyatan berbasis produk unggulan daerah. Tema tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain penguatan sektor ekonomi dan pariwisata, Pemerintah Kota Semarang bersama DPRD tetap berkomitmen menyelesaikan berbagai persoalan dasar perkotaan. Beberapa di antaranya meliputi penanganan banjir, pengelolaan sampah, serta pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.

Iswar menegaskan keberhasilan pembangunan membutuhkan kolaborasi seluruh pihak. DPRD berperan menyerap dan menyampaikan aspirasi masyarakat. Sementara, pemerintah menerjemahkannya menjadi kebijakan dan program pembangunan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh warga.

"DPRD menghadirkan aspirasi warga, Pemerintah Kota menerjemahkannya menjadi kebijakan dan program, sementara warga menjadi pelaku utama yang menghidupkan pembangunan itu sendiri. Semangat kemitraan yang selama ini terjalin dengan baik antara DPRD dan Pemerintah Kota Semarang harus terus kita rawat," ucapnya.