RRI.CO.ID, Salatiga — Pemerintah Kota Salatiga bersama DPRD berkomitmen memperkuat kolaborasi demi mengoptimalkan pelayanan publik dan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Komitmen tersebut ditegaskan Wali Kota Salatiga, Robby Hernawan dalam Rapat Paripurna Pengucapan Sumpah/Janji Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Salatiga Masa Keanggotaan 2024–2029.

Rapat paripurna digelar di Ruang Bhinneka Gedung DPRD Kota Salatiga, Senin, 18 Mei 2026. Dalam agenda tersebut, Sularman dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi dilantik sebagai anggota DPRD Kota Salatiga menggantikan Heru Prastyo.

Pelantikan turut dihadiri Ketua DPRD Kota Salatiga Dance Ishak Palit. Hadir pula unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala organisasi perangkat daerah (OPD), hingga jajaran camat se-Kota Salatiga.

Dalam sambutannya, Wali Kota Salatiga menyampaikan ucapan selamat kepada anggota legislatif yang baru dilantik. Ia menilai proses PAW telah berjalan sesuai prosedur hukum sekaligus mencerminkan iklim demokrasi yang sehat di Kota Salatiga.

Menurut Robby, keberhasilan pelayanan publik dan pembangunan daerah membutuhkan hubungan kerja sama yang harmonis antara pemerintah daerah dan legislatif. Oleh karena itu, momentum pelantikan anggota DPRD baru diharapkan mampu memperkuat sinergi antarlembaga.

Ia juga mengingatkan, jabatan sebagai anggota legislatif merupakan amanah besar untuk mengawal aspirasi masyarakat. Selain itu, anggota DPRD juga memiliki tanggung jawab menjaga marwah lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pembangunan daerah.

Pada kesempatan yang sama, Robby turut menyampaikan apresiasi kepada Heru Prastyo atas dedikasi selama mengabdi sebagai anggota DPRD Kota Salatiga. Ia berharap kontribusi positif yang telah diberikan dapat terus menjadi inspirasi bagi pembangunan daerah.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Salatiga, Dance Ishak Palit menyampaikan ucapan selamat bertugas kepada Sularman. Ia berharap anggota DPRD yang baru dapat segera beradaptasi dan membangun koordinasi yang solid dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan demi kepentingan masyarakat luas. (eka)