RRI.CO.ID, Pati – DPRD Kabupaten Pati menegaskan hasil reses anggota legislatif tidak boleh berhenti sebagai formalitas administratif semata. Aspirasi masyarakat yang dihimpun saat reses diharapkan benar-benar ditindaklanjuti menjadi program pembangunan daerah yang terukur dan tepat sasaran.

Penegasan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Pati yang menerima laporan hasil reses tahap pertama anggota legislatif, Rabu siang, 20 Mei 2026. Laporan hasil reses dinilai menjadi pijakan awal dalam menyusun arah pembangunan daerah sekaligus mengevaluasi kebutuhan riil masyarakat di masing-masing wilayah.

Wakil Ketua DPRD Pati, Bambang Susilo mengatakan pelaporan hasil reses merupakan bentuk pertanggungjawaban politik anggota DPRD kepada masyarakat di daerah pemilihannya. Oleh karena itu, laporan reses wajib disampaikan dalam rapat paripurna sesuai tata tertib kelembagaan DPRD.

“Setiap pelaksanaan reses wajib dilaporkan dalam rapat paripurna sesuai tata tertib DPRD Kabupaten Pati. Anggota DPRD yang tidak melaporkan hasil reses dapat dikenai pembatasan sesuai mekanisme tata tertib kelembagaan berlaku,” ujarnya usai memimpin sidang paripurna.

Menurut Bambang, disiplin pelaporan reses penting untuk menjaga kredibilitas DPRD sekaligus memastikan aspirasi masyarakat tidak berhenti di tingkat usulan. DPRD Pati juga mendorong seluruh hasil reses segera diterjemahkan menjadi program pembangunan yang berkelanjutan.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra mengatakan, aspirasi warga yang dihimpun DPRD dinilai membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih sesuai kebutuhan masyarakat. “Reses sangat penting karena menjadi dasar pemerintah menyusun pembangunan daerah tahun 2027 lebih fokus dan tepat sasaran,” ujarnya.

Ia menambahkan, sinkronisasi antara aspirasi masyarakat dan program pemerintah akan memperkuat efektivitas pembangunan sekaligus pemerataan pelayanan publik di Kabupaten Pati. Dengan demikian, pembangunan daerah diharapkan semakin responsif terhadap kebutuhan warga.