RRI.CO.ID, Boyolali – Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Telawa menyatakan siap mendukung rencana pembangunan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan di wilayah Boyolali. Namun, pemanfaatan kawasan hutan untuk pembangunan tersebut ditegaskan harus tetap berjalan sesuai aturan dan fungsi kawasan yang berlaku.

Komitmen itu mengemuka saat Perhutani KPH Telawa menerima kunjungan kerja Komandan Detasemen Zeni Bangunan (Denzibang) 4/IV Surakarta, Letkol Czi Agus Sriyanta di Kantor KPH Telawa, Senin, 18 Mei 2026. Pertemuan tersebut membahas koordinasi sekaligus pemaparan rencana pembangunan Batalyon Teritorial Pembangunan (Yon TP).

Administratur Perhutani KPH Telawa, Heri Nur Afandi mengatakan koordinasi tersebut menjadi bagian dari dukungan Perhutani terhadap program strategis nasional. Meski demikian, pihaknya tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam setiap rencana pemanfaatan kawasan hutan.

Menurut Heri, seluruh proses pemanfaatan lahan harus tetap memperhatikan fungsi kawasan serta prosedur hukum yang berlaku. Perhutani juga mengingatkan adanya batasan regulasi dan kewenangan dalam penggunaan kawasan hutan negara.

“Sinergi ini penting agar rencana pembangunan Batalyon TP pascaterbitnya Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan nantinya dapat berjalan dengan baik. Perhutani sebagai pengelola hutan tidak memiliki kewenangan dalam pemberian persetujuan penggunaan kawasan hutan, karena kewenangan tersebut berada pada Kementerian Kehutanan,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, pihak TNI memaparkan secara rinci site planning pembangunan batalyon, mulai dari akses jalan, sumur bor, hingga pembangunan barak. Infrastruktur dasar tersebut menjadi prioritas awal sebelum pembangunan fasilitas lain dilakukan secara bertahap.

Komandan Denzibang 4/IV Surakarta, Letkol Czi Agus Sriyanta mengatakan koordinasi lintas sektor terus dilakukan agar proses pembangunan berjalan sesuai koridor hukum dan kesiapan teknis. “Kami terus melakukan koordinasi untuk memastikan seluruh tahapan pembangunan berjalan sesuai dengan koridor hukum dan kesiapan teknis yang ada,” katanya.

Pertemuan tersebut juga dihadiri jajaran Perhutani KPH Telawa, Danramil Juwangi, serta pihak pengembang. Melalui sinergi awal ini, diharapkan rencana pembangunan batalyon dapat berjalan lancar tanpa mengesampingkan aspek hukum maupun kelestarian lingkungan.