RRI.CO.ID, Kabupaten Magelang – Pemerintah Kabupaten Magelang terus memperkuat program “Satu Data Adminduk Kabupaten Magelang” guna memastikan kebijakan publik berjalan lebih tepat sasaran. Penguatan data kependudukan tersebut diharapkan mampu mendukung program pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, hingga pelayanan publik yang lebih responsif.

Upaya itu dilakukan melalui kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan. Kegiatan ini digelar sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan berbasis data.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, R Anta Murpuji Antaka mengatakan, data kependudukan yang valid dan terintegrasi memiliki peran penting dalam mendukung kebijakan pemerintah agar tepat sasaran, termasuk untuk pengentasan kemiskinan. “Juga, meningkatkan peningkatan kualitas pelayanan publik hingga tingkat desa,” ujarnya, Rabu, 13 Mei 2026.

Menurutnya, data kependudukan tidak sekadar kumpulan angka administrasi. Akan tetapi, menjadi fondasi utama dalam menentukan arah kebijakan publik yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

Pemerintah daerah ingin memastikan berbagai program pengentasan kemiskinan, peningkatan penghasilan masyarakat, hingga pengurangan beban warga desil I dan desil II dilakukan berdasarkan data yang valid dan akurat. “Data kependudukan harus menjadi dasar pengambilan kebijakan,” katanya.

Ia menambahkan, bimbingan teknis tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat validasi data administrasi kependudukan. Selain itu, juga untuk membangun kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah desa, kecamatan, hingga Dinas Dukcapil.

Selain penguatan data, Pemkab Magelang juga mendorong percepatan pelayanan publik melalui inovasi Pelayanan Adminduk Satu Jam, khususnya bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan. Tujuannya agar akses layanan semakin mudah dan cepat.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magelang, Suharno menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD. Hal itu untuk mendukung pelayanan administrasi kependudukan yang lebih dekat dengan masyarakat hingga tingkat desa.

“Pelayanan harus mendekat kepada masyarakat. Dengan sistem yang sudah dibangun sekarang, diharapkan bisa mengurangi keluhan masyarakat terkait pengurusan dokumen kependudukan,” ujarnya.