RRI.CO.ID, Semarang — Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen menegaskan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat upaya penanganan backlog perumahan melalui program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Hal itu disampaikannya saat menghadiri Rapat Kerja Daerah Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Jawa Tengah di Semarang, Kamis, 7 Mei 2026.

Menurut Taj Yasin, penanganan backlog tidak hanya berfokus pada pembangunan rumah baru, tetapi juga perbaikan rumah masyarakat yang belum layak huni. “Tahun ini kami menyediakan sekitar 17 ribu bantuan RTLH untuk masyarakat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Pemprov Jateng juga mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk ikut aktif mengalokasikan anggaran RTLH melalui APBD masing-masing. Selain mengandalkan APBD, Pemprov Jateng juga menggandeng perusahaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk membantu percepatan penanganan backlog perumahan di Jawa Tengah.

“Kami mengajak perusahaan-perusahaan melalui CSR untuk bersama-sama membangun rumah layak bagi masyarakat. Selain itu, bantuan dari pemerintah pusat juga cukup besar masuk ke Jawa Tengah,” katanya.

Taj Yasin menambahkan, Pemprov juga bekerja sama dengan pengembang perumahan subsidi, termasuk Himperra untuk mendukung penyediaan hunian terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ia menyebut, seluruh 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah menjadi fokus penanganan backlog perumahan tanpa pengecualian.

“Alhamdulillah, untuk program RTLH dari APBD Provinsi, pelaksanaannya sudah berjalan seluruhnya. Jawa Tengah menjadi salah satu daerah terbanyak dalam penyaluran RTLH di Indonesia,” ucapnya.

Rakerda Himperra Jateng juga membahas percepatan penyediaan rumah terjangkau bagi MBR di Jawa Tengah. Termasuk, isu pembiayaan, perizinan, pertanahan, dan jaringan listrik perumahan.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), Ari Tri Priyono, optimistis target pembangunan rumah subsidi di Jawa Tengah dapat tercapai. “Tahun lalu Jawa Tengah hampir mencapai 10 ribu unit, sehingga tahun ini kami dorong minimal 13 ribu sampai 15 ribu unit,” ujarnya.

Namun demikian, Ari mengakui masih terdapat sejumlah kendala yang dihadapi pengembang maupun masyarakat. Terutama, terkait skor kredit atau SLIK OJK yang banyak menjadi hambatan calon pembeli rumah subsidi.

“Banyak masyarakat sebenarnya ingin membeli rumah, tetapi terkendala catatan kredit yang bermasalah. Kadang karena pinjaman kecil atau keterlambatan pembayaran, skor kreditnya jadi merah sehingga tidak lolos akad,” jelasnya.

Ia mengapresiasi kebijakan terbaru dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dinilai memberi ruang bagi masyarakat untuk kembali mengakses pembiayaan rumah subsidi melalui skema FLPP. Selain itu, Himperra juga mendorong adanya skema cicilan rumah hingga 30 tahun agar angsuran masyarakat menjadi lebih ringan.

“Nanti angsuran bisa di bawah Rp1 juta per bulan. Ini sedang dimatangkan supaya masyarakat berpenghasilan rendah semakin mudah memiliki rumah,” katanya.

Di sisi lain, Ari juga menyoroti tantangan dari kenaikan harga material bangunan dan persoalan perizinan lahan. Khususnya, terkait status lahan sawah dilindungi (LSD) dan lahan baku sawah (LBS) yang membuat sejumlah proyek perumahan terhambat.

“Banyak pengembang sebenarnya sudah memiliki izin, tetapi kemudian lahannya masuk kategori LSD sehingga pembangunan tidak bisa dilanjutkan. Ini yang sedang kami dorong agar ada sinkronisasi kebijakan antar kementerian,” ungkapnya.

Menurut Ari, program pembangunan tiga juta rumah merupakan program strategis nasional yang berdampak besar terhadap sektor ekonomi maupun kebutuhan dasar masyarakat. "Karena itu, kita berharap regulasi yang ada dapat mendukung percepatan pembangunan perumahan rakyat di berbagai daerah," kata Ari.