RRI.CO.ID, Semarang - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Semarang melaksanakan kegiatan perekaman biometrik dan pemadanan data kependudukan secara serentak bagi warga binaan, Rabu, 29 April 2026. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan terkait percepatan pemenuhan data administrasi kependudukan bagi tahanan dan narapidana.

Kegiatan berlangsung mulai pukul 10.30 WIB hingga 13.30 WIB. Kegiatan ini dilaksanakan bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Semarang, didampingi oleh jajaran Seksi Registrasi Lapas Kelas I Semarang.

Sebanyak 67 warga binaan mengikuti proses perekaman ulang data biometrik guna memastikan keabsahan dan kelengkapan identitas kependudukan, khususnya Nomor Induk Kependudukan (NIK). Proses ini meliputi verifikasi data pribadi, pencocokan NIK, serta pembaruan data apabila ditemukan ketidaksesuaian.

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan seluruh warga binaan memiliki data identitas yang valid dan terintegrasi dengan sistem administrasi kependudukan nasional. Hal ini juga menjadi langkah penting dalam mendukung akses layanan publik, termasuk jaminan kesehatan melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Kepala Lapas Kelas I Semarang, Ahmad Tohari, menyampaikan, pemenuhan hak administrasi kependudukan merupakan bagian penting dalam sistem pemasyarakatan. Hal ini berorientasi pada perlindungan hak warga binaan.

“Melalui kegiatan ini, kami memastikan bahwa setiap warga binaan memiliki identitas kependudukan yang sah dan terintegrasi. Ini bukan hanya soal data, tetapi juga menyangkut hak dasar mereka sebagai warga negara untuk mendapatkan layanan publik,” ujar Ahmad Tohari.

Setelah proses perekaman selesai, data yang diperoleh akan disampaikan kembali kepada pihak Lapas. Proses ini bertujuan untuk melengkapi administrasi bagi warga binaan yang sebelumnya belum memiliki atau mengalami kendala pada data NIK.

Di akhir kegiatan, Ahmad Tohari berharap seluruh warga binaan dapat memiliki data kependudukan yang lengkap dan valid sebagai bekal saat kembali ke masyarakat. “Kami berharap melalui kegiatan ini seluruh warga binaan memiliki identitas yang jelas dan sah, sehingga mempermudah akses layanan publik, serta mendukung proses reintegrasi sosial yang lebih baik,” ucapnya.