RRI.CO.ID, Semarang – Polda Jawa Tengah menggelar simulasi pengamanan aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin, 27 April 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menguji kesiapsiagaan dan kemampuan personel dalam menghadapi berbagai dinamika di lapangan.

Simulasi diawali dengan skenario massa yang menyampaikan aspirasi di depan kantor gubernur. Situasi kemudian berkembang dinamis saat massa mulai memanas, sehingga memerlukan penanganan berjenjang dari aparat kepolisian.

Barisan Polwan negosiator tampil di garis depan dengan pendekatan humanis. Dengan komunikasi yang tenang dan empatik, mereka berupaya meredam ketegangan serta menjembatani aspirasi massa.

Namun, ketika situasi meningkat, Dalmas Awal Polrestabes Semarang dikerahkan dengan formasi tali dalmas untuk memperkuat pengamanan. Tekanan massa yang semakin besar kemudian direspons dengan kehadiran Dalmas Lanjut Ditsamapta Polda Jateng yang dilengkapi perlengkapan perlindungan diri.

Dalam skenario lanjutan, massa mulai bertindak anarkis dengan aksi dorong-dorongan, pembakaran, hingga pelemparan. Kondisi ini memicu pengerahan Tim Raimas dan Kompi PHH Satbrimob Polda Jateng yang bertindak cepat, tegas, dan terukur untuk mengendalikan situasi.

Seluruh rangkaian penanganan dilakukan secara terpadu dengan mengedepankan profesionalitas serta keselamatan semua pihak. Simulasi ini menekankan pentingnya keseimbangan antara pendekatan humanis dan tindakan tegas dalam pengamanan aksi.

Kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WIB tersebut dihadiri Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Usman, para pejabat utama, serta 35 Kapolres jajaran se-Jawa Tengah. Kehadiran para Kapolres bertujuan menyamakan standar dan pola pengamanan di seluruh wilayah.

“Pelatihan ini memastikan bahwa setiap anggota paham kapan harus bersikap humanis dan kapan harus bertindak tegas secara profesional. Kehadiran seluruh Kapolres di sini bertujuan agar standar pelayanan pengamanan ini seragam di seluruh Jawa Tengah,” ujar Wakapolda.

Ia menegaskan bahwa setiap tahapan dalam simulasi harus dipahami dan diterapkan secara konsisten oleh seluruh personel. Dengan demikian, pola pengamanan aksi unjuk rasa di Jawa Tengah tetap humanis, namun tegas dan terukur.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto menyebut pengamanan aksi unjuk rasa merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat. “Polri hadir untuk memastikan setiap warga negara dapat menyampaikan aspirasinya dengan aman dan tertib,” ujarnya.

Melalui latihan yang terstruktur dan realistis ini, diharapkan seluruh personel semakin siap dalam mengawal penyampaian aspirasi masyarakat. Hak demokrasi pun dapat terjaga tanpa mengesampingkan stabilitas keamanan dan ketertiban.