RRI.CO.ID, Semarang — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah(Kemenkum Jateng) terus menggenjot pembangunan Zona Integritas (ZI) dengan menitikberatkan pada dampak nyata pelayanan publik bagi masyarakat. Upaya ini dilakukan sebagai langkah strategis menuju predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Penguatan tersebut ditegaskan dalam kegiatan desk evaluasi pembangunan ZI yang digelar Kamis, 23 April 2026. Evaluasi ini menjadi bagian penting dalam mengukur kesiapan satuan kerja dalam meraih predikat WBBM.

Kepala Kanwil Kemenkum Jawa Tengah, Heni Susila Wardoyo, menyampaikan pihaknya telah mengimplementasikan enam area perubahan sebagai fondasi pembangunan ZI. Langkah tersebut mendorong perubahan pola pikir, budaya kerja, serta peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan.

Ia menjelaskan, berbagai inovasi pelayanan publik terus dikembangkan baik berbasis teknologi maupun non-teknologi. Inovasi tersebut diarahkan untuk meningkatkan efisiensi layanan sekaligus memperluas akses masyarakat.

Sejumlah inovasi unggulan seperti SIPRADA dan SILARAS dinilai memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Digitalisasi layanan juga memperkuat kemudahan akses serta transparansi dalam pelayanan publik.

Selain itu, Heni memaparkan capaian pembangunan ZI periode 2023–2025 yang telah meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Ia juga menampilkan data layanan serta kontribusi nyata yang telah diberikan kepada masyarakat.

Dalam evaluasi tersebut, Tim Penilai Internal bersama Inspektorat memberikan sejumlah masukan. Penilaian difokuskan pada inovasi serta dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat.

Inspektur Wilayah I Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum, Morina Harahap, menekankan pentingnya pembangunan ZI yang tidak hanya bersifat administratif. "Pembangunan zona integritas ini merupakan bagian yang sangat penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, serta memberikan pelayanan publik yang prima," ujarnya.

Morina juga mengapresiasi sinergi internal di jajaran Kanwil Kemenkum Jawa Tengah. Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi faktor penting dalam mendorong keberhasilan reformasi birokrasi serta pencapaian target WBBM.