RRI.CO.ID, Purworejo - Sebanyak tiga orang anggota DPRD Kabupaten Purworejo memberikan sorotan tajam terkait dengan penanganan tidak pidana dugaan korupsi proyek pembangunan Mini Zoo Purworejo oleh Kejaksaan Negeri. Ketiga anggota DPRD Kabupaten Purworejo tersebut dari Fraksi PKB, Fraksi Gerindra dan Fraksi PPP.

Ketiga fraksi itu getol menyuarakan aspirasi dari masyarakat yang menginginkan penanganan secara serius dan berani untuk mengungkap aktor utama dibalik mangkraknya pembangunan proyek Mini Zoo. Anggota DPRD Kabupaten Purworejo, dari Fraksi PKB, Budi Sunaryo menyampaikan, proyek Mini Zoo yang menelan anggaran sekitar Rp9,6 miliar itu memang sejak awal dinilai bermasalah.

Terlebih, berdasarkan temuan Kejaksaan, proyek tersebut diduga merugikan negara hingga mencapai Rp6,6 miliar. “Sejak awal pembahasan, Fraksi PKB sudah menyatakan penolakan dengan alasannya jelas, karena proyek ini tidak melalui kajian yang matang dan terkesan dipaksakan,” kata Budi Sunaryo, saat dikonfirmasi pada Rabu, 8 April 2026.

Budi menjelaskan, proyek dengan nilai fantastis tersebut semestinya melalui studi kelayakan yang komprehensif, bukan sekadar formalitas. "Saya menilai ada indikasi kuat bahwa perencanaan proyek tersebut lemah, bahkan cenderung mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam penggunaan anggaran publik," ungkapnya.

Budi berharap, agar kasus tersebut menjadi pelajaran serius bagi seluruh pemangku kebijakan di Kabupaten Purworejo. “Kami berharap ke depan tidak ada lagi kebijakan yang dipaksakan tanpa kajian yang matang. Ini uang rakyat, harus digunakan dengan penuh tanggung jawab,” tegasnya.

Hal senada disampaikan oleh anggota DPRD Kabupaten Purworejo dari Fraksi Gerindra, Awan Yoga Kurniawan menegaskan, pentingnya menghormati proses hukum yang sedang berjalan. “Kita hormati proses hukum, sehingga dengan demikian pihak-pihak yang terduga terlibat akan diselesaikan melalui proses peradilan,” tegasnya.

Pernyataan tersebut muncul di tengah derasnya desakan publik agar aparat penegak hukum bertindak transparan dan tidak tebang pilih dalam mengusut kasus tersebut. Banyak pihak menilai, kasus dugaan korupsi proyek Mini Zoo tersebut harus dibongkar hingga ke aktor utamanya.

Sementara itu, anggota DPRD Purworejo dari Fraksi Parpai Persatuan Pembangunan (PPP), KH. Akhmat Tawabi menegaskan, dukungan penuh terhadap langkah hukum yang sedang berjalan. Sekaligus mendorong agar proses penanganan dilakukan secara maksimal dan transparan.

"Fraksi PPP telah berulang kali menyoroti persoalan Mini Zoo, baik dalam rapat paripurna maupun dalam pandangan fraksi sejak beberapa tahun lalu. Harapannya, kasus ini dapat diusut tuntas, termasuk semua pihak yang terlibat, baik pelaku maupun pejabat terkait,” kata KH Tawabi, pada Jumat, 10 April 2026.

Tawabi menjelaskan, bahwa DPRD, khususnya Komisi IV, telah beberapa kali meminta penjelasan kepada dinas terkait, termasuk Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Dinporapar).

"Jawaban yang diterima kerap menyebutkan bahwa perkara tersebut sudah berada di ranah APH sehingga tidak lagi menjadi kewenangan dinas. Jawaban seperti itu sering kami terima. Padahal kami ingin ada kejelasan dan percepatan penanganan. Bahkan sudah sering kami sampaikan dalam pandangan fraksi agar persoalan ini segera ditindaklanjuti,” tegasnya.

PPP juga menyatakan komitmennya untuk terus mengawal kasus tersebut serta mendukung penuh APH dalam mengungkap seluruh fakta yang ada.

“Harapan kami jelas, semua kebijakan yang berkaitan dengan Mini Zoo harus diusut secara menyeluruh. Jangan sampai ada yang terlewat, demi keadilan dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan Kejaksaan," tandasnya.(Ags)