RRI.CO.ID, Semarang - Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan Aparatur Sipil Negara (ASN) harus responsif dan mampu menjadi pemecah masalah (problem solving) bagi masyarakat. Ia menilai, peran tersebut penting agar kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh publik.

Pernyataan itu disampaikan saat membuka Forum Dialog Kepemimpinan Jawa Tengah dalam Program Eksekutif Daerah (PED) 2026 di Gedung Sasana Widya Praja, kantor BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, Rabu 1 April 2026. Dalam kesempatan itu, Luthfi menyebut birokrasi harus bertransformasi menjadi institusi yang melayani masyarakat secara setara.

Ia menegaskan, ASN tidak cukup hanya menjalankan tugas administratif semata. Lebih dari itu, mereka harus mampu menyelesaikan persoalan publik secara nyata dan terukur. “ASN harus cepat, responsif, dan mampu melakukan problem solving bagi masyarakat,” tegasnya

Luthfi menilai, tantangan pembangunan di Jawa Tengah tidak bisa diselesaikan secara sektoral. Oleh karena itu, ia mendorong seluruh perangkat daerah membangun kerja tim yang solid.

Menurutnya, berbagai persoalan seperti banjir, longsor, hingga kerusakan infrastruktur harus ditangani secara bersama-sama. Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta bergerak sesuai tugas dan fungsinya dalam satu kesatuan kerja.

“Problem solving masyarakat tidak bisa ditangani sendiri-sendiri. Harus dengan teamwork dan collaborative government,” ujarnya. Pendekatan kolaboratif dinilai mampu mempercepat penanganan masalah secara menyeluruh.

Ia menambahkan, pembangunan Jawa Tengah tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik. Sektor pendidikan, kesehatan, sumber daya manusia, dan layanan dasar juga harus diperkuat secara seimbang.

Di sisi tata kelola, Luthfi menegaskan pentingnya integritas, netralitas, transparansi, dan penerapan merit system dalam birokrasi. Ia memastikan, promosi dan penempatan jabatan dilakukan berdasarkan kompetensi, bukan praktik titip-menitip.

Menurutnya, seluruh langkah tersebut bermuara pada upaya membangun birokrasi yang bersih, profesional, dan responsif. Dengan demikian, ASN mampu menjawab berbagai persoalan masyarakat secara efektif.

Sementara itu, Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, Uswatun Khasanah, melaporkan forum tersebut diikuti pejabat pimpinan tinggi, eselon III, pejabat struktural, fungsional, serta ASN. Kegiatan ini digelar secara luring dan daring untuk menyatukan visi birokrasi dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah.